Beton Laut Cilincing Sudah Miliki Amdal dan Izin 70 Tahun

Pembangunan Pagar Beton di Pesisir Cilincing Memicu Kontroversi

Pembangunan pagar atau tanggul beton di pesisir Cilincing telah menimbulkan pro dan kontra. Banyak nelayan setempat merasa terganggu dengan adanya struktur tersebut, karena mereka mengkhawatirkan dampaknya terhadap aktivitas penangkapan ikan mereka. Namun, pihak pengembang menyatakan bahwa pembangunan ini telah dilengkapi dengan izin resmi serta sertifikat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Tanggul beton yang dibangun merupakan bagian dari proyek besar Pelabuhan Marunda yang dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). Proses perizinan untuk proyek ini berlangsung cukup lama. Menurut Irene Putri, Kepala Sub Direktorat Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Kejaksaan Agung, sertifikat Amdal diterbitkan pada tahun 2024 setelah proses pemenuhan syarat yang memakan waktu sekitar dua tahun sejak April 2022.

Irene menjelaskan bahwa hingga tahun 2023, seluruh izin yang dibutuhkan untuk proyek Pelabuhan Marunda sudah selesai. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan pagar beton yang sedang ramai dibicarakan adalah bagian dari pemecah gelombang atau breakwater pelabuhan. Struktur ini bertujuan untuk melindungi kapal yang bersandar di pelabuhan.

Proses pembangunan Pelabuhan Marunda dimulai sejak penerbitan studi kelayakan pada tahun 1999. Izin awal untuk proyek ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2004 dan mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya selesai pada 2023.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pelabuhan Marunda

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Fajar Kurniawan, menyatakan bahwa KCN telah diberikan konsesi pelabuhan selama 70 tahun. Selain itu, pemerintah juga memberikan konsesi pendapatan sebesar 5% per tahun dari pendapatan kotor jasa kepelabuhan.

Fajar menekankan bahwa KCN memiliki dokumen Persetujuan Prinsip Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PPKRL) yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan kegiatan konstruksi di kawasan pesisir Cilincing. Termasuk dalam hal ini adalah pemasangan tiang beton di area tersebut.

Namun, Fajar juga mengingatkan bahwa KCN memiliki 16 kewajiban sebagai pemegang PPKRL. Salah satu kewajiban tersebut adalah rehabilitasi ekosistem yang terganggu akibat pekerjaan konstruksi. Selain itu, ia menegaskan bahwa konstruksi di kawasan pesisir tidak boleh menimbulkan konflik sosial. KCN harus tetap menghormati kehidupan masyarakat sekitar.

Tanggapan dari Direktur Utama KCN

Direktur Utama KCN, Widodo Setia, menjelaskan bahwa pagar beton yang viral di media sosial merupakan bagian dari pemecah gelombang yang bertujuan melindungi kapal yang bersandar di Pelabuhan Marunda. Ia menegaskan bahwa desain pelabuhan dirancang agar tidak menutup akses nelayan ke Laut Jawa.

Widodo menyebutkan bahwa ada sekitar 700 nelayan yang mengoperasikan 1.100 kapal berukuran di bawah 20 gross ton di pesisir Cilincing. Menurutnya, seluruh nelayan tersebut seharusnya tidak terdampak oleh pembangunan pelabuhan, karena desainnya tidak menghalangi akses mereka ke laut.

Meski demikian, Widodo juga mengakui bahwa nelayan di kawasan tersebut tidak bisa berlayar terlalu jauh karena risiko bahaya. Ia berharap nelayan dapat tetap menjalankan aktivitas mereka tanpa gangguan signifikan dari proyek ini.