Membentuk BRR Otsus Aceh

Peran Dana Otsus Aceh dalam Pembangunan dan Kesejahteraan

Setelah bencana tsunami 2004, Aceh menjadi perhatian dunia. Ribuan relawan, ratusan lembaga donor, serta triliunan rupiah mengalir ke wilayah ini. Namun, pelajaran terpenting yang didapat bukanlah besarnya dana, melainkan bagaimana cara mengelolanya. Dari krisis kemanusiaan yang ekstrem, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias di bawah kepemimpinan almarhum Kuntoro Mangkusubroto menjadi contoh bahwa kelembagaan khusus dengan kepemimpinan kuat mampu menaklukkan birokrasi dan mengubah bencana menjadi batu loncatan pembangunan.

Selama empat tahun (2005–2009), BRR tidak hanya membangun rumah dan jalan, tetapi juga membangun kepercayaan. Dengan mandat langsung dari Presiden, kewenangan koordinatif lintas lembaga, serta kredibilitas teknokratik sang pemimpin, BRR menjadi model pemerintahan yang efektif, transparan, dan outcome-oriented. Meskipun tak lepas dari kritik, BRR tetap dikenang sebagai lembaga yang bekerja dan berhasil.

Sayangnya, ketika fase bantuan darurat selesai dan masuk ke babak baru pembangunan pascakonflik, pendekatan kelembagaan strategis seperti BRR tidak dilanjutkan. Sejak Dana Otonomi Khusus (Otsus) digulirkan pada 2008, Aceh menerima aliran dana yang sangat besar — lebih dari Rp103 triliun hingga kini — namun tidak disertai model tata kelola setara BRR.

Masalah Mendasar dalam Pengelolaan Dana Otsus Aceh

Dana Otsus Aceh sejatinya adalah kompensasi politik sekaligus peluang pembangunan pascaperdamaian. Namun, hingga hari ini Aceh masih berada di peringkat atas sebagai salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan sosial tetap tinggi. Mengapa?

Pengelolaan Dana Otsus Aceh selama lebih dari satu dekade terakhir menunjukkan pola yang konsisten, tetapi bermasalah. Besarnya dana yang masuk ke Aceh seharusnya menjadi katalisator transformasi struktural ekonomi dan sosial. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan stagnasi indikator kesejahteraan masyarakat.

Terdapat tiga problem mendasar yang memperlemah daya dorong Dana Otsus:

1. Fragmentasi Kelembagaan: Desain Tanpa Diferensiasi

Dana Otsus Aceh tidak memiliki mekanisme tata kelola yang berbeda secara substantif dari anggaran daerah biasa. Seluruh alokasi Dana Otsus dimasukkan ke dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) bersama dengan Transfer ke Daerah (TKD) lainnya, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tidak adanya diferensiasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menyebabkan dana strategis ini kehilangan kekhususannya.

2. Dominasi Belanja Rutin: Belanja Tanpa Visi Investasi

Audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen Dana Otsus digunakan untuk belanja rutin dan operasional birokrasi. Hal ini mencakup honorarium pegawai, perjalanan dinas, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak memiliki efek pengganda jangka panjang. Padahal, Dana Otsus secara filosofis dimaksudkan untuk mengintervensi backlog pembangunan akibat konflik dan bencana.

Contoh faktual yang menunjukkan pola ini adalah proyek-proyek fisik jangka pendek seperti pembangunan gapura, pagar kantor desa, atau pelatihan birokrasi berulang tanpa evaluasi output. Ini sejalan dengan temuan ICW (2022) bahwa sebagian besar proyek Otsus tidak berorientasi pada outcome pembangunan, tetapi pada serapan anggaran.

3. Minimnya Partisipasi dan Akuntabilitas: Kebijakan dalam Kaca Buram

Dalam sistem tata kelola yang sehat, perencanaan anggaran publik harus bersifat partisipatif dan transparan. Namun, dalam praktiknya, akses masyarakat terhadap informasi perencanaan dan realisasi Dana Otsus sangat terbatas. Laporan pengawasan sering kali bersifat agregat, tidak mudah diakses publik, dan minim diseminasi.

Studi oleh The Asia Foundation (2020) menemukan bahwa hanya 19% masyarakat Aceh yang tahu secara pasti penggunaan Dana Otsus di wilayah mereka. Ketika publik tidak terlibat, dan pengawasan sosial rendah, maka ruang bagi kebijakan populis, proyek tak berdampak, bahkan korupsi semakin terbuka lebar.

Masa Depan Dana Otsus Aceh

Jika tren ini berlanjut, Dana Otsus Aceh berisiko menjadi simbol kegagalan kebijakan desentralisasi fiskal, yang justru memperkuat skeptisisme terhadap otonomi daerah. Lebih jauh lagi, kegagalan pengelolaan Dana Otsus dapat menciptakan krisis legitimasi terhadap hasil damai Helsinki, sebab ketimpangan harapan dan kenyataan berpotensi menyuburkan frustasi politik, terutama di kalangan generasi muda pascakonflik.

Sebaliknya, dengan reformasi tata kelola melalui pembentukan lembaga khusus seperti BRR Otsus Aceh, dana besar ini berpeluang menjadi mesin transformasi ekonomi. Fokus kelembagaan baru harus diarahkan pada strategic investment — bukan sekadar spending. Ini memerlukan kepemimpinan teknokratik, desain kelembagaan independen, serta sistem akuntabilitas yang membuka ruang partisipasi publik secara luas.

Aceh membutuhkan Dana Otsus lebih dari sekadar kompensasi politik. Ia adalah kendaraan pembangunan dan perdamaian. Namun, efektivitasnya hanya akan nyata bila dana tersebut dikelola dengan cara baru. Oleh sebab itu, perjuangan memperpanjang Dana Otsus Aceh setelah 2027 harus dibarengi dengan komitmen reformasi kelembagaan.

Jangan Ulangi Kesalahan

Kini, ketika masa berlaku Dana Otsus tinggal tersisa dua tahun lagi — akan berakhir pada tahun 2027 — pembahasan mengenai model kelembagaan seperti BRR Otsus Aceh menjadi semakin relevan. Tetapi satu hal penting harus digarisbawahi: gagasan BRR Otsus hanya akan bermakna bila Dana Otsus diperpanjang. Dengan kata lain, perjuangan memperbaiki tata kelola dan perjuangan memperpanjang Dana Otsus adalah dua agenda yang tidak bisa dipisahkan. Perpanjangan tanpa reformasi hanya akan mengulang kegagalan. Sebaliknya, reformasi tanpa kepastian dana akan kehilangan bahan bakarnya.

Kita tidak boleh membiarkan Dana Otsus berakhir seperti cerita rutin belanja birokrasi yang habis begitu saja. Rakyat Aceh membutuhkan sistem, bukan sekadar harapan. Kini, ketika Dana Otsus berada di ujung masa berlakunya, kita dihadapkan pada pilihan historis: membiarkannya berakhir tanpa makna, atau memperjuangkannya agar diperpanjang dengan sistem tata kelola yang jauh lebih baik.

Dalam konteks inilah, gagasan membentuk BRR Otsus Aceh menjadi sangat relevan — jika dan hanya jika Dana Otsus diperpanjang. BRR Otsus Aceh adalah ide yang layak diperjuangkan — bukan karena nostalgia, tetapi karena kita membutuhkan lembaga yang mampu mengonversi dana luar biasa menjadi dampak luar biasa. Bila tidak sekarang, kapan lagi?