Hanya Dua Negara Punya Kementerian Haji, Indonesia Akhirnya Menyamai Arab Saudi

Indonesia Kini Punya Kementerian Haji dan Umrah, Sejajar dengan Arab Saudi

Indonesia kini resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah, sebuah langkah yang membuat negara ini sejajar dengan Arab Saudi. Sebelumnya, hanya negara kerajaan tersebut yang memiliki kementerian khusus untuk mengelola urusan haji dan umrah. Kini, dengan kehadiran institusi baru ini, harapan besar diarahkan pada kemampuan pemerintah dalam memperbaiki sistem perhajian.

Kementerian Haji dan Umrah di bawah komando M. Irfan Yusuf menjadi fokus utama dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Dengan fokus khusus, diharapkan berbagai tantangan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Di Arab Saudi, keberadaan kementerian khusus ini sudah sangat wajar, mengingat negara tersebut menjadi tuan rumah bagi jutaan jemaah dari seluruh dunia. Oleh karena itu, pengelolaan haji dan umrah harus dilakukan secara terstruktur dan profesional.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Selama ini, urusan haji dan umrah berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), yang juga mengurus pendidikan keagamaan serta kerukunan umat beragama. Dengan adanya kementerian baru ini, diharapkan penanganan masalah haji bisa lebih optimal.

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Indra Gunawan, memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Ia menyampaikan dukungannya saat menjadi pembicara dalam Public Lecture di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, Prabowo adalah satu-satunya presiden setelah era Soekarno yang kembali mengangkat Menteri Haji.

Sejarah mencatat bahwa jabatan Menteri Urusan Haji pernah ada di Kabinet Dwikora I tahun 1965. Namun, jabatan tersebut dihapus pada 1966 dan digantikan oleh Kemenag. Pada 2025, Presiden Prabowo kembali menghidupkan kementerian khusus ini, yang sebelumnya berada di bawah BPKH.

Indra menegaskan bahwa BPKH siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk menyelesaikan berbagai masalah perhajian. Salah satu isu utama adalah biaya haji yang dinilai masih mahal. Tahun ini, biaya riil haji mencapai Rp 89 juta. Setelah dana hasil investasi dari BPKH, biaya rukun Islam kelima ini berkurang menjadi sekitar Rp 55 juta.

Masalah lain yang sering dihadapi adalah antrean haji yang sangat panjang, terutama untuk haji reguler. Saat ini, antrean haji di Indonesia berkisar antara 25 hingga 49 tahun. Dengan waktu antrean yang begitu lama, jemaah bisa saja berangkat saat usia satu abad. Kolaborasi yang baik antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu mempercepat proses ini.

Selain itu, pengelolaan dana haji oleh BPKH juga memberikan manfaat signifikan. Dana haji yang dikelola berhasil memberikan diskon sebesar setengah biaya riil bagi jemaah yang berangkat, atau sekitar Rp 40 triliun. Untuk jemaah yang sedang menunggu, mereka menerima nilai manfaat virtual account yang senilai total Rp 18 triliun lebih secara akumulasi.

Hasil investasi dana haji oleh BPKH pada 2024 mencapai 7 persen, lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank plat merah. Total hasil pengelolaan dana haji mencapai Rp 11,6 triliun dari total dana haji sebesar Rp 172 triliun. Pengelolaan dana haji juga dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan melalui investasi green (energi terbarukan), blue (ekonomi laut), dan orange (infrastruktur halal).

Saat ini, terdapat 5,5 juta jamaah tunggu yang menunjukkan komitmen BPKH dalam menjaga dana haji yang aman, adil, dan abadi. Dengan kehadiran Kementerian Haji dan Umrah, diharapkan sistem perhajian di Indonesia bisa semakin efisien dan transparan.