Perombakan Kabinet Merah Putih dan Tanggapan Mantan Presiden
Perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dikenal sebagai reshuffle Kabinet Merah Putih, dianggap sebagai wewenang penuh dari presiden. Hal ini disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Solo, Jumat, 12 September 2025.
Menurut Jokowi, setiap keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo dalam perombakan tersebut adalah hak prerogatifnya sendiri. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki komentar lebih lanjut terkait proses perombakan itu, karena memang bukan wewenangnya untuk mengomentari kebijakan yang diambil oleh presiden saat ini.
Salah satu menteri yang diganti dalam reshuffle ini adalah Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koperasi. Posisinya digantikan oleh Ferry Juliantono. Budi Arie dikenal sebagai pendiri dan ketua umum Projo, sebuah organisasi relawan yang mendukung Jokowi sejak ia maju sebagai Presiden pada tahun 2014.
Meskipun demikian, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan perombakan tersebut. Ia juga menolak menyebut apakah ada spekulasi bahwa reshuffle dilakukan untuk menghilangkan tokoh-tokoh dekat dengan dirinya. Menurutnya, hal tersebut adalah wewenang penuh dari Presiden Prabowo, sehingga ia tidak ingin ikut-ikutan atau berspekulasi.
Jokowi juga menyangkal adanya permintaan saran dari Presiden Prabowo terkait penggantian menteri. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin campur tangan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, ia mengatakan bahwa selama ini ia tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Presiden Prabowo secara langsung.
Terkait Budi Arie Setiadi, Jokowi mengaku belum melakukan komunikasi dengan mantan menterinya itu, baik sebelum maupun setelah reshuffle. Meski begitu, ia menyebut kemungkinan akan segera bertemu dengan Budi Arie dalam waktu dekat.
Selain Budi Arie, lima menteri lainnya dalam Kabinet Merah Putih juga terkena perombakan. Mereka adalah:
- Budi Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.
- Sri Mulyani yang meninggalkan posisi Menteri Keuangan.
- Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Dito Ariotedjo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Perombakan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan evaluasi terhadap susunan kabinetnya, dengan tujuan untuk memperkuat kebijakan pemerintahan yang dijalankan. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang diberikan oleh pihak presiden terkait alasan spesifik dari perubahan tersebut.
Bagi para pengamat politik, perombakan ini menjadi pertanda bahwa pemerintahan baru sedang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada. Tidak hanya itu, perubahan ini juga bisa memengaruhi hubungan antara partai-partai koalisi serta tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemerintahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!