Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Berdampak pada Infrastruktur dan Ekonomi Daerah
Pemerintah pusat telah melakukan pemangkasan terhadap dana transfer ke daerah (TKD), yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran terhadap sektor infrastruktur, khususnya yang sebelumnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pengurangan dana tersebut juga dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan daerah dalam menggerakkan perekonomian.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memberikan tanggapan atas kebijakan ini. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
"Program ini menjadi prioritas utama Pak Presiden," ujar Dadang saat ditemui di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/9/2025).
Meskipun tidak menyebutkan angka pasti, Dadang mengungkapkan bahwa setelah menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bandung, dana tersebut tidak cukup untuk membiayai tiga program prioritas tersebut. Contohnya, untuk program MBG, diperlukan 361 titik pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan anggaran sebesar Rp 5 triliun. Angka ini jauh melebihi dana yang biasanya diberikan kepada daerah.
Dadang menjelaskan bahwa perhatian terhadap gizi anak bukan hanya menjadi prioritas pemerintah daerah. Presiden sangat berkomitmen untuk mengakhiri masalah stunting secara nasional. Program MBG difokuskan pada penuntasan stunting, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
"Jika menggunakan DAK saja, tidak akan cukup. APBD pun akan timpang. Ini ada lonjakan besar, sehingga program ini tidak hanya ditujukan untuk anak sekolah, tetapi juga ibu hamil atau balita di setiap desa. Alasannya adalah untuk menyelesaikan stunting secara nasional."
Selain MBG, ada juga program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Tujuan Presiden Prabowo adalah menggabungkan Kopdes Merah Putih dengan program MBG. "Koperasi ini berperan sebagai offtaker dan supply bagi program tersebut," kata Dadang.
Selain itu, TKD juga dialokasikan untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Menurut Dadang, fasilitas yang disediakan pemerintah pusat untuk Sekolah Rakyat tidak dapat terpenuhi jika hanya mengandalkan APBD atau DAK Kabupaten Bandung.
"Nah, Pak Presiden menyediakan program ini 24 jam, termasuk makan tiga kali sehari dan snack dua kali. Anak-anak juga menginap di asrama yang sudah disiapkan. Ini lebih besar dari yang biasanya diberikan kepada daerah," jelasnya.
Untuk menutupi kebutuhan daerah yang sebelumnya menggunakan DAK, Dadang mengatakan akan berusaha memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mencapai 98,51 persen dari target, yaitu sekitar Rp 1,308 triliun dari target Rp 1,327 triliun. Namun, pada tahun 2024, target PAD tidak tercapai, hanya Rp 1,4 triliun dari target Rp 1,7 triliun. Sementara itu, tahun 2025 Bapenda Kabupaten Bandung menargetkan PAD sebesar Rp 1,8 triliun.
"Kami harus cerdas dan cermat dalam menyikapinya karena kami memiliki PAD. Salah satu opsi adalah menggunakan pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil dari provinsi untuk menyelesaikan infrastruktur," katanya.
Dadang optimistis bahwa pembangunan daerah tetap bisa berjalan tanpa terganggu oleh program prioritas Presiden. "Yang penting adalah bagaimana PAD ini dimaksimalkan agar program yang dicanangkan Pak Presiden bisa berjalan dan program yang sudah ada di Kabupaten Bandung juga bisa optimal. Saya yakin bisa selesai," tuturnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!