Hubungan Bupati dan Kajari yang Menimbulkan Tanda Tanya
Dalam sebuah acara pisah sambut yang penuh makna, Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Doni, terlihat akrab dalam satu frame. Momen tersebut terjadi pada Selasa, 9 September 2025, di Makodim 0624 Kabupaten Bandung, di mana mereka duduk berdampingan, menciptakan kesan sinergi yang kuat antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Acara tersebut bukan hanya sekadar seremonial, melainkan juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi lintas institusi. Kehadiran Bupati dan Kajari dalam suasana hangat ini mengirimkan pesan bahwa stabilitas dan pembangunan daerah memerlukan kolaborasi yang erat.
Bupati Dadang Supriatna menyampaikan rasa terima kasih kepada Dandim atas keberhasilan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung. "Alhamdulilah Program ketahanan pangan di Kabupaten Bandung terkendali pak, sangat luar biasa, terimakasih kepada Pak Dandim," ujarnya dalam sambutannya. Namun, di balik kehangatan tersebut, muncul pertanyaan mengenai independensi penegakan hukum di Kabupaten Bandung.
Beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah hubungan dekat antara Bupati dan Kajari dapat memengaruhi objektivitas dalam penanganan kasus hukum. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan pidana yang ditangani Kejari Bale Bandung. Meskipun sempat diumumkan bahwa tersangka akan ditetapkan dalam waktu dua minggu, hingga kini janji tersebut belum terpenuhi. Penundaan tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat dan vendor yang merasa dirugikan.
Proses hukum yang sedang berlangsung juga menjadi perhatian. Meskipun tidak melanggar hukum, banyak yang berpendapat bahwa penanganan kasus ini terkesan subjektif. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah audiensi yang diadakan oleh aliansi LSM tidak diterima langsung oleh Kajari, melainkan oleh Kasipidum. Di saat bersamaan, Kajari lebih memilih untuk hadir dalam acara konsolidasi daerah bersama Forkopimda dan ASN Pemkab Bandung. Keputusan ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk keberpihakan yang memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan.
Dalam sebuah acara Meet Pers yang diadakan di salah satu kafe di Kota Bandung pada Selasa, 10 September 2025, Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Kasus dugaan korupsi PT. BDS, Yunan Buwana, SE, SH, meminta agar Kajari menahan diri dari kegiatan seremonial yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan. "Ini menunjukkan bahwa Feri Wibisono menjaga jarak dari kekuasaan eksekutif, demi menjaga independensi institusinya. Ia tidak ingin institusi kejaksaan terlihat terlalu dekat atau terlibat secara simbolik dalam dinamika politik lokal," kata Yunan.
Kedekatan Kajari dengan Bupati Bandung telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang menanti keadilan atas dugaan korupsi PT. BDS, yang diduga melibatkan orang-orang dekat Bupati. "Sebaiknya kasus ini diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar independensi Kejaksaan RI tetap terjaga," tegas Yunan. "Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak terpengaruh oleh kedekatan institusional. Penegakan hukum harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan relasi personal atau politik," tambah salah satu perwakilan LSM dalam perbincangan tersebut.
Foto kebersamaan Bupati dan Kajari kini menjadi simbol yang multitafsir. Di satu sisi, ia bisa dimaknai sebagai bentuk sinergi antar lembaga. Namun di sisi lain, dalam konteks penanganan kasus hukum yang sedang berjalan, momen tersebut memantik pertanyaan: apakah independensi penegakan hukum masih terjaga?
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!