Aksi Unjuk Rasa Ricuh di Depan Gedung DPR/MPR
Pada Senin, 25 Agustus 2025, terjadi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di depan gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta. Sejak pukul 10.30, massa dari berbagai lapisan masyarakat mulai memadati Kompleks DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah.
Aksi tersebut diinisiasi oleh kelompok Revolusi Rakyat Indonesia. Mereka menuntut beberapa hal, seperti pembubaran DPR, penolakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan tuntutan lainnya. Massa aksi terdiri dari berbagai kalangan, termasuk ojek daring dan pelajar yang mengenakan seragam putih-abu. Untuk mengamankan situasi, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI dikerahkan.
Situasi mulai memanas ketika massa tidak bisa masuk ke depan Gedung DPR/MPR dan mulai melemparkan barang ke arah petugas. Akibatnya, petugas kepolisian dan Jasa Marga menutup total ruas Jalan Tol Dalam Kota. Arus lalu lintas dialihkan ke Tol Lingkar Luar. Petugas akhirnya menggunakan meriam air untuk menghalau massa yang mulai anarkistis.
Petugas Kepolisian juga terus memukul mundur massa aksi dengan menyisir Jalan Gatot Subroto. Mereka mengimbau kepada massa untuk mundur dan meninggalkan lokasi karena situasi tidak kondusif. Massa yang terdesak perlahan mundur dan meninggalkan lokasi, sambil melemparkan barang kepada petugas. Selain meriam air, gas air mata juga digunakan untuk menghalau para pengunjuk rasa.
Proses pembubaran massa cukup alot karena dari awal dibubarkan sekitar jam 12.30 hingga pukul 17.45 masih belum selesai. Massa yang mayoritas pelajar terus memprovokasi petugas, sehingga petugas memukul mundur mereka dengan menembakkan gas air mata. Akibat unjuk rasa ricuh, Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota ditutup total. Kendaraan dari arah Semanggi maupun sebaliknya tidak bisa melalui jalan tersebut.
Petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi yang terus memberikan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu dan benda-benda yang ada di bawah Jalan Layang Senayan Park. Situasi memanas lebih lanjut karena adanya massa pelajar yang terus memprovokasi petugas dengan melempari menggunakan batu. Beberapa kali, pelajar mencoba menerobos lewat Jalan Tol Dalam Kota.
Mereka bergerombol membawa bendera parpol dan melintas di Jalan Tol Dalam Kota, sehingga petugas kembali menembakkan gas air mata ke arah mereka. Petugas keamanan berhasil membubarkan massa aksi di depan Gedung DPR/MPR yang didominasi oleh pelajar dengan menembakkan gas air mata dan memukul mundur hingga ke arah Semanggi, menjelang petang.
Massa sempat mendatangi lokasi, namun petugas yang menggunakan sepeda motor langsung menghalau dan menembakkan gas air mata ke arah massa. Saat ini, seratusan anggota Polri dan TNI masih berjaga dan beristirahat karena dikhawatirkan massa datang kembali. Meski massa sudah berhasil dipukul mundur, namun petugas belum membuka akses jalan untuk kendaraan.
Rapat Di DPR Tetap Digelar
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan bahwa rapat di DPR tetap digelar meski situasi aksi unjuk rasa di luar kompleks parlemen dalam kondisi memanas. Dia menyampaikan hal tersebut ketika membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran. Rapat itu mengundang Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, hingga Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.
Menurut Dave, situasi yang memanas jangan sampai menyurutkan niat dan amanat dalam menunaikan tugas untuk bangsa dan negara. Namun, rapat hanya berlangsung sekitar 30 menit setelah para narasumber menyampaikan paparannya. Dave mengatakan, rapat itu tak bisa berlangsung terlalu lama karena situasi di luar yang memanas.
Dia meminta kepada para anggota DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada para narasumber untuk mendalami aspirasi terkait RUU Penyiaran. "Mengingat situasi terus bergulir di luar, ini yang kami khawatirkan, kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen," ujar dia.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Yusril menuturkan, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demonstrasi karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Kalau orang demo sih kami nggak larang ya. Silakan saja beri aspirasi membubarkan DPR, membubarkan MPR," ucap Yusril. Dengan demikian, dalam sebuah negara demokrasi, kata Yusril, menyuarakan kehendak dan keinginan boleh saja asalkan tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu hukum. "Dalam negara demokrasi, semua proses itu kita harus hormati," ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!