Perubahan Kondisi Politik di Kabupaten Pati
Rencana aksi unjuk rasa besar yang direncanakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Senin, 25 Agustus 2025, mendadak dibatalkan. Meski demikian, isu pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, masih terus beredar dan kini bergerak melalui jalur hukum dengan desakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Jurnalis Senior Hersubeno Arief, pembatalan aksi justru memicu spekulasi politik yang lebih luas. Pati, yang sebelumnya jarang menjadi sorotan, tiba-tiba menjadi pusat perlawanan yang memicu gerakan di berbagai daerah. "Ini mengagetkan karena Pati sebelumnya bukan pusat gerakan massa, tiba-tiba menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain," ujar Hersubeno Arief dalam siniar Hersubeno Point.
Pemicu Kenaikan PBB dan Target yang Tidak Jelas
Gerakan massa di Kabupaten Pati dipicu oleh protes terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% di pedesaan dan perkotaan. Namun, berdasarkan analisis yang berkembang, pemakzulan Sudewo disebut bukan tujuan akhir, melainkan langkah antara dari skenario yang lebih besar. "Dugaan kuat, target sesungguhnya adalah mengguncang pemerintahan Presiden Prabowo," ungkap Hersubeno Arief.
Spekulasi menguat setelah koordinator awal aksi, Ahmad Husein, secara mengejutkan berdamai dengan Sudewo. Jejak digital menunjukkan Husein dan Sudewo pernah sowan ke rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo. Sudewo sendiri juga pernah mengunggah pertemuannya dengan Jokowi pada Oktober 2024 menjelang Pilkada bersama calon wakil bupati Risma Ardi Candra. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa keduanya berada dalam lingkaran politik yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh lama Jokowi.
Dugaan Gerakan Sistematis dan Skenario Politik Nasional
Hersubeno Arief mengaitkan peristiwa di Pati dengan pernyataan Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya gerakan sistematis untuk melemahkan pemerintahan Prabowo agar tidak bertahan lebih dari dua tahun. Salah satu instrumen dari gerakan ini adalah krisis keuangan daerah akibat berkurangnya transfer keuangan pusat ke daerah, yang memaksa banyak kepala daerah menaikkan PBB secara drastis.
Selain Pati, sejumlah wilayah lain seperti Jombang, Malang, Banyuwangi, Cirebon, bahkan hingga Sulawesi Selatan sempat menunjukkan gejolak serupa. Di Sulawesi Selatan, aksi protes sempat berujung pada pembakaran fasilitas umum. Namun sebagian besar dapat diredam sebelum berkembang menjadi aksi lanjutan.
"Kalau ini dibiarkan meluas, dampaknya bisa serius. Pemerintah pusat bisa kewalahan, dan ini bisa dijadikan pemicu disintegrasi seperti yang pernah diingatkan Presiden Prabowo sebelum Pilpres," ungkapnya.
KPK sebagai Ujung Tombak?
Dengan meredanya aksi pemakzulan, jalur yang kini didorong adalah melalui KPK. Dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi proyek pembangunan rel kereta api di Jawa Tengah saat ia menjadi anggota DPR kembali disorot. Jika KPK menetapkannya sebagai tersangka, maka pemberhentian bisa dilakukan tanpa melalui proses pemakzulan yang panjang dan berliku.
Namun, langkah ini juga menjadi ujian bagi KPK: apakah lembaga antirasuah tersebut benar-benar sudah independen dari pengaruh politik masa lalu, atau masih terbelenggu oleh kepentingan tertentu.
Peta Politik yang Lebih Luas
Kasus Pati tidak bisa dipandang sebagai peristiwa lokal semata. Hersubeno memaparkan bahwa ada indikasi kaitan lebih luas yang melibatkan strategi politik jangka panjang peninggalan Jokowi, termasuk dukungan terhadap banyak kepala daerah di Jawa. Dengan jumlah pemilih Jawa mencapai 51% secara nasional, pengaruh politik di wilayah ini dinilai krusial untuk peta kekuasaan menuju Pemilu 2029.
"Jika ini benar, maka kita sedang menyaksikan bukan sekadar konflik antara rakyat Pati dengan kepala daerahnya, melainkan bagian dari puzzle yang lebih besar: upaya menggoyang fondasi pemerintahan Prabowo dari tingkat daerah," pungkas Hersubeno Arief.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!