Iswara: Tunjangan Rumah Anggota DPRD Jabar Belum Cukup
MQ Iswara, politisi senior Partai Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, kini menjadi perhatian publik. Ia menyampaikan pendapat terkait tunjangan rumah anggota DPRD yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal selama bertugas.
Iswara mengungkapkan bahwa besaran tunjangan rumah sebesar Rp71 juta per bulan bagi anggota DPRD Jabar masih dinilai kurang. Menurutnya, banyak anggota dewan yang akhirnya harus meminjam uang dari bank untuk menutupi biaya sewa atau kontrakan tempat tinggal di Bandung.
“Jujur, tunjangan yang kami terima tidak serta-merta cukup untuk membeli rumah,” kata Iswara dalam pernyataannya. Ia juga menjelaskan bahwa cicilan sewa apartemen atau rumah yang dibayarkan anggota DPRD bisa mencapai sekitar Rp44 juta per bulan.
Tunjangan rumah bagi anggota dewan merupakan bentuk kompensasi bulanan yang diberikan kepada anggota legislatif sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak disediakan oleh negara. Besaran tunjangan ini ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah masing-masing dan dapat bervariasi tergantung kemampuan fiskal daerah serta jabatan anggota dewan.
Di tingkat nasional, DPR RI telah menghapus tunjangan perumahan tersebut. Namun, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tunjangan rumah tetap menjadi sorotan karena nominalnya yang besar. Khusus untuk Jawa Barat, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Provinsi lebih tinggi dibandingkan anggota DPR RI.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 189 Tahun 2021, Ketua DPRD Jabar mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp71 juta per bulan, sedangkan wakilnya menerima Rp65 juta, dan setiap anggota mendapatkan Rp62 juta. Meski demikian, Iswara menyebut bahwa jumlah tersebut belum cukup untuk membeli rumah.
Menurutnya, hampir seluruh anggota DPRD Jabar masih harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal. Mayoritas anggota dewan memilih mengontrak atau membeli apartemen sederhana sebagai tempat tinggal.
Latar Belakang MQ Iswara
MQ Iswara lahir di Bandung pada 26 Mei 1968 dan saat ini mewakili Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024–2029. Selain itu, Iswara juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, Ketua DPP Partai Golkar, Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57, dan Tim Ahli Wantimpres RI.
Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, bantuan untuk remaja putus sekolah, serta penyuluhan kesehatan ibu. Iswara juga aktif di media sosial, khususnya Instagram dengan akun @kang.iswara, di mana ia berbagi informasi tentang kegiatan politik dan sosialnya.
Pada pilkada serentak tahun 2024, Iswara sempat digadang-gadang maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun, akhirnya Dedi Mulyadi memilih Erwan Setiawan sebagai pasangannya.
Gaji DPRD Jabar Disetorkan ke Partai
Dalam sebuah konferensi pers, Iswara menunjukkan bukti slip gaji yang diterimanya pada Agustus 2025. Sebagai Wakil DPRD Jabar, dirinya menerima gaji kotor sejumlah Rp92,6 juta. Namun, setelah dipotong pajak dan pinjaman ke bank, hanya tersisa sekitar Rp16 juta per bulan.
Iswara juga mengungkapkan bahwa banyak potongan gaji anggota dewan, termasuk pembayaran ke partai senilai Rp8 juta dan fraksi dengan nominal yang sama. “Saya pimpinan DPRD, saya sendiri hanya mendapatkan Rp16 juta per bulan. Kalau dipotong (tunjangan rumah) nanti berapa, akhirnya harus nombok cicilan, tapi kami siap,” katanya.
Iswara menyatakan siap terhadap evaluasi tunjangan perumahan jika memang dirasa menyakiti hati masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa partainya akan membantu anggota dewan dalam hal ini.
Pandangan Gubernur Jabar
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyatakan dukungan terhadap penghapusan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPR Jabar jika memang melukai hati masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua jenis tunjangan jabatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat dapat dihapus.
Dedi juga memberi contoh dengan mengurangi hingga menghapus berbagai tunjangan dan fasilitas lain untuk Gubernur. Misalnya, tunjangan perjalanan dinas Gubernur dari Rp1,5 miliar dikurangi menjadi Rp100 juta. Selain itu, tidak ada lagi fasilitas baju dinas baru atau kendaraan dinas baru.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!