Hambatan Utama dalam Agenda Transisi Energi Indonesia
Peneliti The Habibie Center (THC) mengungkapkan bahwa terdapat dua hambatan utama yang menghambat agenda transisi energi di Indonesia. Kedua hambatan tersebut meliputi pengabaian aspek keadilan sosial dan kelemahan tata kelola kebijakan. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi kelompok rentan dan menghambat proses transisi energi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan komitmen nyata dari semua pihak untuk mengatasi tantangan ini.
Riset yang dilakukan oleh THC menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam transisi energi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat, sering kali bersifat simbolis. Kunny Izza Indah Afkarina, peneliti THC, memberikan contoh bahwa proyek energi terbarukan masih minim partisipasi bermakna. Sementara itu, Muhammad Arief Virgy, peneliti THC lainnya, menyoroti kebijakan yang tidak inklusif dan berisiko menimbulkan korban langsung. Contohnya, apa yang terjadi pada Rudolfus Oktavianus Ruma, seorang aktivis lingkungan yang aktif menolak proyek panas bumi di Flores.
Meski ada tantangan, THC juga melihat adanya dua peluang yang bisa diperjuangkan bersama. Menurut Kunny, proyek transisi energi sebaiknya melibatkan masyarakat sejak awal, terutama kelompok rentan, dengan adanya regulasi yang jelas, serta perlindungan dan pemulihan dampak. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan merata tanpa meninggalkan kelompok rentan.
Peluang Desentralisasi Ketenagalistrikan
Virgy menambahkan bahwa penguatan sistem desentralisasi ketenagalistrikan membuka peluang besar bagi Indonesia. Terlebih dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa. Proyek ini menegaskan bahwa desentralisasi energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak untuk pemerataan akses listrik.
Ia juga menekankan pentingnya political will untuk memberikan arah transisi energi yang jelas, termasuk penetapan timeline pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dengan adanya komitmen politik yang kuat, proses transisi energi bisa lebih efektif dan berkelanjutan.
Transisi Energi sebagai Tantangan Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Irvan Tengku Harja, Program Manager THC untuk transisi energi berkeadilan, menjelaskan bahwa transisi energi bukan sekadar mengganti sumber daya listrik, tetapi juga soal tata kelola pemerintahan yang baik dan pemenuhan keadilan. Ia menilai bahwa dengan tata kelola yang baik dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia dapat menjadi teladan dunia dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan inklusif.
Transisi energi yang sukses memerlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, hingga organisasi non-pemerintah. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem energi yang lebih adil, ramah lingkungan, dan berdampak positif bagi seluruh rakyat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!