OJK Menegaskan Dukungan untuk Efektivitas Pengelolaan Dana Pemerintah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dukungan penuh terhadap pengelolaan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum. Dukungan ini dilakukan melalui pengawasan yang ketat agar penyaluran kredit dapat meningkat, tetapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK meminta perbankan untuk terus menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam proses penyaluran kredit. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kredit perbankan serta memastikan keamanan dana masyarakat dan pemerintah.
Menurut Dian, OJK mengapresiasi langkah pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan dana negara untuk mendukung sektor perbankan dan perekonomian nasional. Ia berharap, dengan adanya penempatan dana tersebut, biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan bisa turun, sehingga berdampak pada penurunan suku bunga kredit. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan kredit sekaligus memperkuat pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Kredit Tidak Hanya Dipengaruhi Likuiditas
Meskipun likuiditas diperlukan, Dian menekankan bahwa pertumbuhan kredit tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan likuiditas. Faktor lain yang memengaruhi antara lain permintaan pembiayaan dari dunia usaha, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, penguatan di seluruh aspek tersebut menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang tinggi dan berkelanjutan.
Kondisi Likuiditas Perbankan Masih Kuat
Dian menyebutkan bahwa kondisi likuiditas perbankan saat ini masih sehat. Hal ini terlihat dari rasio AL/NCD sebesar 119,43% dan AL/DPK sebesar 27,09% pada Juli 2025, jauh di atas threshold minimal masing-masing 50% dan 10%. Di sisi lain, sektor perbankan Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan kredit sebesar 7,03% yoy pada Juli 2025. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kredit korporasi (9,59% yoy), rumah tangga (8,39%), industri pengolahan (5,59%), serta pertambangan dan penggalian (18,31%).
Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar 7,00% yoy, dengan loan to deposit ratio (LDR) berada di level 86,54%. Pertumbuhan undisbursed loan yang mencapai 9,52% yoy menunjukkan adanya kelonggaran tarik kredit yang dapat dimanfaatkan debitur untuk ekspansi usaha ke depan.
Penempatan Dana Pemerintah di Lima Bank
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan pemindahan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kelima bank tersebut adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Berikut daftar besaran dana yang diterima masing-masing bank:
- Bank Mandiri: Rp55 triliun
- Bank Rakyat Indonesia (BRI): Rp55 triliun
- Bank Tabungan Negara (BTN): Rp25 triliun
- Bank Negara Indonesia (BNI): Rp55 triliun
- Bank Syariah Negara (BSI): Rp10 triliun
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!