KPK Siap Periksa Menaker dalam Kasus OTT Ebenezer

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Penyidik KPK akan Periksa Berbagai Pihak Terkait Kasus Korupsi di Kemnaker

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan serangkaian penangkapan terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu yang tertangkap adalah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap karena dugaan korupsi. Dengan adanya kasus ini, potensi pemeriksaan terhadap para pejabat lainnya, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, juga muncul.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang terkait dalam kasus ini. Hal ini dilakukan untuk memperjelas konstruksi perkara dan mengumpulkan keterangan dari saksi maupun tersangka. Ia menegaskan bahwa KPK terbuka terhadap siapa pun yang diminta keterangannya, dan mengimbau agar semua pihak kooperatif dalam proses penyelidikan.

Tersangka Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan

Setelah dilakukan pemeriksaan, KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini. Berikut daftar nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka:

  • Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025
  • Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang
  • Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025
  • Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang
  • Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029
  • Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang
  • Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025
  • Sekasari Kartika Putri selaku Subkoordinator
  • Supriadi selaku koordinator
  • Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia
  • Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia

Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Aliran Dana Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka. Biaya sertifikasi K3 untuk pekerja dan buruh normalnya hanya sebesar Rp275 ribu, namun dalam kasus ini meningkat hingga Rp6 juta. Hal ini membuat para tersangka mendapatkan keuntungan besar dari praktik ilegal tersebut.

Salah satu yang terbukti menerima dana besar adalah Irvian Bobby Mahendro, yang menerima total Rp69 miliar sepanjang periode 2019-2024. Uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti belanja, hiburan, pembelian mobil, serta penyertaan modal perusahaan.

Selain itu, Gerry Aditya Herwanto menerima Rp3 miliar pada masa 2020-2025. Uang tersebut digunakan untuk pembelian mobil dan didistribusikan ke berbagai pihak. Subhan menerima aliran dana sebesar Rp3,5 miliar dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3 untuk keperluan belanja.

Anitasari Kusumawati juga menerima dana sebesar Rp5,5 miliar pada 2021-2024. Selain itu, ada dugaan aliran dana ke pihak-pihak lain seperti Noel yang menerima Rp3 miliar pada Desember 2024; FAH dan HR yang menerima Rp50 juta per minggu; HS yang menerima lebih dari Rp1,5 miliar selama 2021-2024; serta CFH yang menerima satu unit kendaraan roda empat.

Motor Ducati yang Disita KPK Tidak Ada di LHKPN

Sementara itu, KPK juga menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil dan tujuh motor saat menangkap Immanuel Ebenezer. Salah satu kendaraan yang disita adalah motor Ducati miliknya. Namun, ternyata motor tersebut tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Hal ini menunjukkan adanya indikasi penggelapan atau penyelewengan aset yang tidak terlaporkan.

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan perlu diperketat. Dengan adanya tindakan tegas dari KPK, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan di lembaga tersebut.