Penyaluran Dana Pemerintah ke Perbankan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengambil langkah strategis dalam mengalihkan dana sebesar Rp 200 triliun yang selama ini disimpan di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong kredit yang lebih baik.
Menurut Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, pengalihan dana tersebut akan menambah sekitar 2 persen dari posisi dana pihak ketiga (DPK) saat ini. Dengan demikian, pertumbuhan DPK bisa mencapai sekitar 10 persen year-on-year (yoy). Dana yang dialihkan berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembayaran anggaran (SiLPA) dengan total sebesar Rp 425 triliun.
Andry meyakini bahwa alokasi dana kepada bank-bank BUMN dapat memicu pertumbuhan kredit di atas 7,03 persen. Hal ini penting karena pertumbuhan kredit menjadi salah satu indikator utama kesehatan sektor perbankan dan ekonomi secara keseluruhan.
Pelaksanaan Pengalihan Dana
Pengalihan dana sebesar Rp 200 triliun mulai berlaku pada hari ini, Jumat, 12 September 2025. Dana tersebut berasal dari uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia dan akan dikucurkan ke himpunan bank milik negara (himbara). Langkah ini dilakukan setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa sistem finansial Indonesia agak kering, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 10 September 2025, Purbaya menyampaikan bahwa ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai bahwa Kemenkeu memiliki peran penting dalam mengatasi masalah tersebut. "Saya lihat, Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan, ada Rp 430 triliun, saya pindahkan ke sistem perbankan," ujarnya.
Tanggapan dari Ekonom
Menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September lalu itu mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Deputi Gubernur Senior BI mengenai rencananya tersebut. Menurutnya, uang akan tersimpan dalam bentuk rekening pemerintah di bank. "Tapi, kan, bank tidak akan mendiamkan uang itu, ada cost-nya. Dia (bank) akan terpaksa mencari return (hasil) yang lebih tinggi dari cost-nya. Di situ lah mulai ada pertumbuhan, kredit tumbuh," jelas Purbaya.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan kebijakan ini. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyoroti beberapa risiko yang mungkin timbul. Pertama, risiko parking likuiditas pada Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang bisa menghambat pertumbuhan kredit. Ia menjelaskan bahwa preferensi bank untuk menempatkan dana pada surat berharga cukup kuat, dengan kepemilikan SBN perbankan hingga sekitar Rp 1.318 triliun per Agustus 2025.
Selain itu, Syafruddin juga menyoroti risiko tata kelola seperti moral hazard. Bank-bank BUMN mungkin cenderung menyalurkan dana sebanyak-banyaknya untuk memenuhi target pemerintah, tanpa memperhatikan kualitas kredit. Untuk menghindari hal ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah, seperti mempercepat belanja APBN agar uang berputar, mendorong konsumsi melalui insentif seperti PPN-DTP perumahan, potongan tarif layanan publik terarah, dan program bantuan pangan atau transportasi yang memicu transaksi harian.
Kesimpulan
Langkah pemerintah dalam mengalihkan dana dari Bank Indonesia ke sistem perbankan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kredit. Namun, penting bagi pemerintah untuk tetap waspada terhadap risiko yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!