Kepala Dinkes Aceh dan Direktur RSUD Zainoel Abidin Mundur Bersama

Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan Direktur RSUDZA Mundur dari Jabatan

Kabar mengejutkan datang dari Aceh. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Munawar, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA), dr. Isra Firmansyah, secara bersamaan mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing. Pengunduran diri ini dilakukan karena alasan pribadi yang ingin fokus pada karier di bidangnya masing-masing.

Menurut informasi yang diperoleh, Abdul Qahar, Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), menjelaskan bahwa pengunduran diri kedua pejabat tersebut disebabkan oleh keinginan masing-masing untuk berkembang dalam karier mereka. Dokter Munawar memilih untuk berkarier sebagai fungsional dokter ahli madya, sementara dr. Isra mengundurkan diri untuk melanjutkan kariernya sebagai pejabat fungsional dokter pendidik klinis ahli madya di RSUDZA.

Gubernur Aceh akan segera menetapkan pelaksana harian (Plh) di kedua jabatan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Qahar saat dikonfirmasi pada Senin (25/8/2025) malam. Ia menegaskan bahwa pengunduran diri kedua pejabat tersebut tidak akan mengganggu proses pelayanan yang berjalan di instansi masing-masing.

"Roda kerja di kedua instansi itu akan tetap berjalan dengan lancar," ujar Qahar. Ia juga memastikan bahwa semua layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat akan tetap berjalan tanpa gangguan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti untuk mengisi kekosongan di dua instansi tersebut. Hal ini membuat masyarakat dan para pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh serta RSUDZA merasa khawatir terhadap stabilitas pengelolaan institusi tersebut.

Pengunduran diri kedua pejabat ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Aceh. Mereka harus segera mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi kosong agar tidak mengganggu kinerja dan pelayanan publik. Selain itu, penunjukan Plh juga harus dilakukan dengan cepat dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Beberapa analis menyatakan bahwa pengunduran diri ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen di lingkungan pemerintahan Aceh. Mereka berharap agar langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Selain itu, pengunduran diri ini juga menjadi peringatan bagi pejabat lainnya untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab jabatan dan keinginan pribadi. Karena, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak negatif terhadap kinerja organisasi.

Seiring dengan perkembangan situasi ini, masyarakat Aceh tetap berharap agar semua proses pengisian jabatan kosong dapat berjalan dengan baik dan cepat. Mereka berharap bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh dapat membawa perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.