Penyebab Dokter RSAM Dilarang Menangani Pasien BPJS
Rumah Sakit Abdul Moeloek (RSAM) di Bandar Lampung, yang merupakan rumah sakit tipe A dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung, telah mengambil langkah tegas terhadap salah satu dokternya. Keputusan ini diambil setelah adanya laporan bahwa seorang dokter meminta uang kepada keluarga pasien BPJS Kesehatan untuk keperluan alat operasi yang tidak ditanggung oleh program tersebut.
Kasus ini berawal dari keluarga Sandi Saputra dan Usofie, warga Kabupaten Lampung Selatan, yang membawa putrinya yang baru berusia 2 bulan ke RSAM karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Bayi itu dibawa ke rumah sakit pada Juli 2025. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dokter menegakkan diagnosis bahwa bayi tersebut menderita penyakit Hirschsprung, yaitu kondisi bawaan lahir yang menyebabkan gangguan pada usus besar.
Dokter Billy Rosan, yang menjadi penghandle kasus tersebut, memberikan dua opsi perawatan dan meminta uang sebesar Rp 8 juta dengan alasan pembelian alat medis. Keluarga Sandi pun setuju dan mentransfer uang ke rekening pribadi dokter Billy. Namun, proses transfer ini tidak disertai penjelasan rinci tentang alat apa yang dibeli, hanya foto saja yang dikirimkan.
Setelah operasi dilakukan, kondisi bayi justru semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, keluarga mencoba menghubungi dokter Billy, tetapi tidak mendapatkan respons. Baru setelah bayi meninggal, dokter Billy merespons pesan WhatsApp dari keluarga.
Direktur RSAM, dr Imam Ghozali, mengonfirmasi bahwa pihak rumah sakit bersama Komite Medik telah mengambil keputusan untuk mencabut hak dokter Billy dalam menangani pasien BPJS. Keputusan ini berlaku mulai hari ini hingga waktu yang belum ditentukan.
Dampak Kasus Ini Terhadap Sistem Kesehatan
Kasus ini menimbulkan perhatian luas dari masyarakat dan menyoroti masalah dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang menggunakan layanan BPJS. Banyak orang merasa khawatir dengan transparansi dan etika dalam pengelolaan biaya medis serta perlindungan terhadap pasien.
Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kasus ini antara lain:
- Transparansi biaya medis: Keluarga pasien tidak diberi informasi lengkap tentang penggunaan dana yang mereka transfer.
- Etika profesional dokter: Tindakan dokter yang meminta uang tambahan untuk alat medis yang tidak ditanggung BPJS dinilai tidak sesuai dengan standar profesi.
- Respons dokter pasca-operasi: Tidak adanya komunikasi yang baik dari dokter setelah operasi menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap pasien.
Langkah yang Diambil Rumah Sakit
RSAM dan Komite Medik telah melakukan rapat untuk mengevaluasi situasi ini. Hasilnya, dokter Billy dilarang sementara untuk menangani pasien BPJS. Keputusan ini diambil sebagai bentuk tindakan preventif agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa depan.
Selain itu, pihak rumah sakit juga akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua prosedur medis dan administratif berjalan sesuai aturan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi keluarga pasien dan menjaga kredibilitas institusi kesehatan.
Perlu Ada Revisi Kebijakan BPJS
Kasus ini juga memicu diskusi tentang kebijakan BPJS Kesehatan yang dinilai masih memiliki celah untuk dimanipulasi. Beberapa ahli kesehatan menyarankan agar sistem pembayaran dan pengadaan alat medis harus lebih ketat dan transparan.
Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan BPJS agar tidak ada lagi praktik yang merugikan pasien. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pasien BPJS.
Kesimpulan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan harus selalu berupaya memberikan layanan yang aman, transparan, dan beretika. Dengan adanya tindakan tegas dari RSAM, diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam menghadapi isu serupa. Masyarakat juga perlu lebih waspada dan aktif dalam memantau pelayanan kesehatan yang mereka terima.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!