Babak Baru Cirebon Timur
Rapat paripurna DPRD Jawa Barat memutuskan bahwa Cirebon Timur resmi menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Keputusan ini menandai langkah penting dalam perjuangan masyarakat setempat yang selama bertahun-tahun berupaya agar kawasan tersebut menjadi kabupaten baru. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat Cirebon Timur.
Masa persiapan akan dimulai segera setelah penetapan CDPOB. Proses ini diharapkan bisa membantu pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Ono mengungkapkan bahwa rakyat Cirebon Timur telah berjuang selama sekitar 20 tahun untuk mencapai titik ini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kerja keras dan ketekunan mereka.
Suasana penuh syukur dirasakan oleh warga Cirebon Timur setelah rapat paripurna tersebut. Namun, ada pesan mendalam dari tokoh setempat, R Hamzaiya S, yang mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak terjebak dalam euforia. Menurutnya, ketok palu DPRD Jabar hanyalah awal dari proses yang masih panjang.
Hamzaiya menegaskan bahwa proses pemekaran belum selesai. Masih ada tahapan yang harus dilalui, termasuk persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia menekankan perlunya kekompakan dan konsistensi dari seluruh masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa semangat perjuangan KH Usama Mansyur harus tetap hidup. Tokoh ini dikenang sebagai figur sentral dalam perjuangan pemekaran.
Ia menitip pesan khusus bagi generasi muda, agar tidak hanya menjadi penonton dalam perjuangan ini. Pemuda harus aktif dalam mengawal proses pemekaran hingga tuntas. Hamzaiya percaya bahwa keadilan dan kesejahteraan akan tercapai melalui persatuan dan semangat yang kuat.
Dugaan Pungli PPPK di Kabupaten Kuningan
Hebohnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang mencatut nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan direspons oleh pejabat terkait. Mereka membantah adanya instruksi atau perintah untuk memungut biaya apapun kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam orientasi.
Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, menjelaskan bahwa orientasi bagi PPPK hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi serta visi-misi pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun yang dibebankan kepada PPPK. Sertifikat yang diberikan adalah bagian dari pembekalan, bukan iuran.
Dodi Sudiana, sekretaris BKPSDM, mengungkapkan bahwa mekanisme penyerahan sertifikat dilakukan melalui koordinator masing-masing, bukan melalui pengumpulan uang. Ia menegaskan bahwa BKPSDM tidak pernah menugaskan siapapun untuk mengumpulkan uang dari PPPK.
Menurut Dodi, kemungkinan besar dugaan pungli berasal dari inisiatif orang tertentu yang merasa "tidak enak" kepada instansinya. Meski niatnya baik, akibatnya justru merugikan banyak pihak. Ia meminta agar uang yang sudah terlanjur diminta dikembalikan dan menegaskan bahwa jangan sekali-kali menjual nama BKPSDM.
Sebagian besar layanan di BKPSDM sudah berbasis online. Mulai dari kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), hingga layanan administrasi lainnya dapat diakses secara digital. Pegawai bisa mencetak dokumen sendiri tanpa biaya tambahan.
Anggota DPRD Kuningan, Susanto, menegaskan bahwa tindakan pungli harus segera diklarifikasi oleh lembaga BKPSDM. Ia menyarankan pelaporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan oknum yang mencatut nama lembaga. Bupati Kuningan, H Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa BKPSDM akan dipanggil untuk dikroscek.
Beredar tangkapan layar chatingan WhatsApp yang menunjukkan dugaan pungutan liar di kalangan PPPK dengan alasan tertentu. Dalam percakapan grup WhatsApp bernama Orientasi PPPK, Senin (8/9/2025), disebutkan adanya setoran uang dengan dalih “kebersamaan”. Di Kecamatan Cidahu, iuran sudah “beres dan dibayar kontan” sebesar Rp 40 ribu per orang. Adapun di wilayah lain, biaya kebersamaan sebesar Rp 35 ribu.
Diskusi dalam grup itu bahkan sempat menyinggung kebenaran apakah benar pihak BKPSDM yang meminta uang tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan memicu respons dari berbagai pihak.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!