Penyebab Demonstrasi Besar di Akhir Agustus
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penyebab utama dari demonstrasi besar yang terjadi di akhir Agustus lalu. Ia menilai bahwa tekanan ekonomi yang berlangsung lama merupakan hasil dari kebijakan fiskal dan moneter yang tidak tepat.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9), bahwa demo tersebut terjadi karena tekanan ekonomi yang terus-menerus akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri.
Realisasi Belanja Pemerintah yang Lambat
Purbaya menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah. Dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) justru ditahan di Bank Indonesia, bukan dialirkan ke perekonomian. Kondisi ini menyebabkan likuiditas uang di pasar domestik mengering.
Menurutnya, ini bukan kali pertama hal tersebut terjadi. Dalam pengalaman sebelumnya, ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi situasi serupa.
Pembelajaran dari Tahun 2021: Uang Mengalir dan Ekonomi Terselamatkan
Purbaya menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19 pada 2021–2022, pemerintah sempat menggelontorkan dana hingga Rp300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Hal ini berdampak positif dengan meningkatnya peredaran uang dan pemulihan ekonomi.
Pada Mei 2021, uang sebesar Rp 300 triliun dipindahkan dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang kembali naik dari minus ke double digit, mencapai 11% dan dijaga oleh bank sentral di atas 20%. Hal ini berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia.
Langkah Prematur di 2023: Likuiditas Diperketat Lagi
Namun, memasuki pertengahan 2023, pemerintah dan BI mulai mengetatkan likuiditas. Pertumbuhan uang primer terus menurun, bahkan mencapai 0% di paruh kedua 2024.
Purbaya menjelaskan bahwa sejak 2023 bulan pertengahan, uang diserap secara bertahap ke bawah sampai tumbuhnya 0% jelang second half 2024. Hal ini menyebabkan ekonomi melambat signifikan dengan sektor riil mengalami kesulitan.
Global Bukan Biang Masalah
Purbaya menolak anggapan bahwa tekanan ekonomi murni akibat kondisi global. Ia menegaskan bahwa perekonomian Indonesia lebih didukung oleh konsumsi domestik, sehingga kebijakan internal jauh lebih menentukan.
Ia menekankan bahwa 90% perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik, sehingga kesalahan kebijakan dalam negeri juga berpengaruh besar.
Harapan Sempat Muncul di Awal 2025, Tapi Gagal Bertahan
Ia menyebut bahwa awal tahun 2025 menunjukkan sinyal perbaikan dengan pertumbuhan uang mencapai 7% pada April. Namun, kebijakan pengetatan kembali diterapkan pada Mei hingga Agustus, membuat ekonomi kembali melambat.
Purbaya mengatakan bahwa Januari, Februari, Maret, April semuanya membaik. Pada April, pertumbuhan uang mencapai 7%, sehingga ia merasa optimis bahwa Indonesia telah keluar dari krisis.
Belanja Terlambat, Pajak Ditarik, Sistem Kering
Menurut Purbaya, kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan bank sentral sama-sama tidak mendukung pemulihan. Pajak terus ditarik agresif, sementara belanja negara tidak dilakukan secara tepat waktu.
Ia menjelaskan bahwa pada Mei, Juni, Juli, Agustus, pertumbuhan uang turun ke 0%. Periode perlambatan ekonomi yang sempat terjadi di 2024 akibat ketatnya uang, sempat pulih sedikit, tetapi belum pulih penuh.
Pembatasan ekonomi kembali diberlakukan dari sisi fiskal dan moneter. Pemerintah terlambat dalam membelanjakan anggaran, sehingga uang tetap berada di bank sentral. Pajak yang ditarik agresif juga tidak membantu.
Purbaya menambahkan bahwa sistem menjadi kering karena pembelanjaan negara yang tidak optimal dan kebijakan moneter yang terlalu ketat. Hal ini memperparah situasi ekonomi yang sudah sulit.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!