Masalah-Masalah Utama dalam Pengembangan Pariwisata Maluku Utara
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, Tahmid Wahab, mengungkapkan beberapa tantangan mendasar yang menghambat perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Menurutnya, lima faktor utama menjadi penghalang dalam membangun dan meningkatkan kualitas pariwisata di wilayah ini.
Pertama, aksesibilitas menuju objek wisata masih terbatas. Banyak destinasi yang sulit dicapai karena kurangnya infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai. Kedua, sarana dan prasarana pendukung seperti penginapan, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya juga belum memadai. Ketiga, partisipasi masyarakat sekitar objek wisata masih rendah, sehingga menyulitkan pengembangan ekonomi lokal.
Keempat, sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata masih terbatas. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk menunjang kebutuhan industri pariwisata. Kelima, jumlah investor yang tertarik menanamkan modal di bidang pariwisata masih sangat sedikit, sehingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas lebih sulit dilakukan.
Anggaran yang Tidak Cukup untuk Pembangunan Infrastruktur Wisata
Menurut Tahmid, anggaran yang tersedia sebesar Rp15 miliar belum cukup untuk membangun infrastruktur pariwisata yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Karena kondisi ini, pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan ekonomi kreatif sebagai alternatif strategi.
"Jika kita ingin membangun infrastruktur di objek wisata dengan anggaran yang ada, itu sangat tidak mungkin. Karena destinasi ini tersebar di seluruh wilayah," ujarnya.
Dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata. Beberapa bantuan diberikan, seperti alat produksi, kerajinan, maupun kebutuhan pendukung lainnya.
Meski demikian, Tahmid berharap alokasi anggaran dapat ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur wisata bisa lebih nyata. Ia menilai bahwa semangat Gubernur untuk mempercepat pembangunan pariwisata sangat tinggi. Bahkan, sudah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan, seperti kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bali.
Kerja Sama dengan Jawa Tengah dan Bali
Kerja sama dengan Jawa Tengah difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif, yang dinilai lebih relevan dengan kebutuhan Maluku Utara. Sementara itu, kerja sama dengan Bali bertujuan untuk pengembangan destinasi wisata.
Tahmid menjelaskan bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah membawa wisatawan yang datang ke Bali juga berkunjung ke Maluku Utara. "Jarak antara Bali dan Maluku Utara tidak terlalu jauh. Wisatawan bisa transit di Makassar, lalu perjalanan sekitar satu jam lebih ke Ternate atau Sofifi. Kurang lebih tiga jam, mereka sudah bisa sampai," katanya.
Pentingnya Promosi yang Jujur
Ia menegaskan bahwa promosi pariwisata harus dilakukan secara jujur agar tidak mengecewakan wisatawan ketika tiba di lokasi. "Kadang kita terlalu berlebihan dalam mempromosikan destinasi. Kalau wisatawan sudah datang, ternyata fasilitas di lapangan tidak sesuai harapan, itu justru merugikan," tegasnya.
Tahmid menekankan pentingnya promosi yang realistis dan transparan. Ia berharap para pelaku pariwisata bisa memberikan informasi yang akurat tentang kondisi objek wisata.
Perencanaan yang Realistis untuk Pembangunan Wisata
Mengenai kebutuhan anggaran ideal, Tahmid menilai bahwa besaran dana bergantung pada kesepakatan bersama antara kabupaten dan kota terkait prioritas pengembangan destinasi. Ia menekankan bahwa perencanaan harus realistis agar pembangunan benar-benar memberi hasil nyata.
"Kalau bicara pagu ideal, tentu bergantung pada kondisi dan kebutuhan setiap destinasi. Misalnya, ada objek wisata yang butuh akses, ada yang butuh sarana-prasarana."
"Jadi harus dihitung secara nyata, jangan sekadar kelihatan besar di angka, tapi tidak menghasilkan. Lebih baik sedikit, tapi benar-benar ada bukti pembangunan," pungkasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!