Penayangan Video Program Pemerintahan di Bioskop Memicu Perdebatan
Beberapa waktu terakhir, video yang menampilkan berbagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial. Video tersebut diputar sebelum film utama ditayangkan di sejumlah bioskop di Indonesia. Isi tayangan ini mencakup beberapa kebijakan dan capaian pemerintahan selama 10 bulan terakhir. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan penonton serta warganet.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan pernyataan terkait hal ini. Ia menjelaskan bahwa penggunaan media publik seperti bioskop untuk menyampaikan pesan pemerintah adalah hal yang wajar, selama tidak melanggar aturan atau mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujarnya dalam pesan teks yang dirilis pada Minggu (14/9).
Video yang viral tersebut memiliki durasi singkat dan menampilkan berbagai narasi tentang capaian pemerintah. Salah satu isinya adalah produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025. Selain itu, ada juga informasi tentang beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Selanjutnya, video juga menyebutkan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat yang kurang mampu.
Dalam tayangan tersebut, juga disebutkan peluncuran 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih, serta 100 Sekolah Rakyat yang telah resmi beroperasi. Semua program ini dianggap sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun infrastruktur dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Setelah video selesai diputar, layar bioskop menampilkan imbauan agar penonton tidak merekam film. Setelah itu, barulah film utama diputar. Meski demikian, banyak penonton yang merasa terganggu dengan tayangan ini, terutama karena durasinya yang singkat dan isi yang dinilai terlalu politis.
Banyak warganet mengkritik cara penyampaian pesan pemerintah melalui media seperti bioskop. Mereka berpendapat bahwa tempat-tempat umum seperti bioskop seharusnya digunakan untuk hiburan, bukan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Namun, sebagian lainnya mendukung inisiatif ini, karena dianggap sebagai upaya pemerintah untuk lebih transparan dan dekat dengan rakyat.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun platform digital. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara komunikasi pemerintah dan kenyamanan publik.
Penggunaan bioskop sebagai sarana komunikasi pemerintah bisa menjadi contoh baru dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, penting untuk tetap mempertimbangkan aspek etika dan kesopanan dalam penyampaian pesan tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!