Sumatera Barat Menggema: Pemekaran Jadi 4 Provinsi, Harapan atau Tantangan?

Isu Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat Kembali Muncul

Isu pemekaran wilayah kembali menjadi perbincangan hangat di tanah Minangkabau. Provinsi Sumatera Barat, yang dikenal dengan kekayaan budaya, kuliner, dan pariwisata, kini disebut-sebut siap bertransformasi menjadi empat provinsi baru. Aspirasi ini muncul dari kekecewaan masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan antara daerah daratan dan pesisir, serta antara pulau-pulau dan kota-kota besar.

Masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota provinsi, Padang, melihat pemekaran sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi. Dengan adanya provinsi baru, diharapkan layanan publik lebih dekat, pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat, serta potensi ekonomi dan budaya setempat dapat lebih optimal. Bagi sebagian warga, pemekaran bukan hanya tentang batas wilayah, tetapi juga langkah menuju keadilan sosial dan masa depan pembangunan yang lebih baik.

Namun, proses pemekaran tidaklah mudah. Tantangan administratif, politik, dan fiskal menghadang di depan. Wacana ini memerlukan kajian mendalam agar tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejarah Wacana Pemekaran

Wacana pemekaran Sumatera Barat bukanlah hal baru. Sejak era reformasi, beberapa daerah telah menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dari provinsi induk. Alasan utama yang sering muncul adalah jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, kurangnya infrastruktur, serta perbedaan karakter ekonomi.

Kepulauan Mentawai, misalnya, lama menginginkan status provinsi sendiri karena posisinya yang terpisah dari daratan Sumatera. Begitu pula dengan Pesisir Selatan, yang merasa potensi maritimnya belum tergarap secara maksimal. Seiring waktu, ketimpangan pembangunan membuat aspirasi ini kembali mencuat.

Empat Provinsi Baru yang Diusulkan

Beberapa nama calon provinsi telah muncul dalam wacana pemekaran Sumatera Barat:

1. Provinsi Minangkabau – Meliputi Bukittinggi, Padang Panjang, dan Agam, sebagai pusat budaya, sejarah, dan pariwisata Minang.
2. Provinsi Mentawai – Mencakup Kepulauan Mentawai, yang terkenal dengan wisata surfing kelas dunia.
3. Provinsi Pesisir Selatan – Berbasis pada kekuatan maritim, perikanan, dan perdagangan pantai barat.
4. Provinsi Dareh Minang Timur – Mencakup kawasan timur yang berbatasan dengan Riau dan Jambi, kaya akan potensi perkebunan dan jalur perdagangan darat.

Dengan pembagian ini, setiap provinsi baru diharapkan dapat menonjolkan keunikan dan fokus pada pembangunan sesuai karakter daerahnya.

Potensi Ekonomi dan Budaya

Pemekaran diyakini akan membuka peluang besar di bidang ekonomi. Mentawai bisa menjadi pusat wisata bahari internasional, sementara Pesisir Selatan berkembang sebagai sentra perikanan dan pelabuhan. Wilayah Minangkabau daratan dapat mengoptimalkan pariwisata budaya dan pendidikan.

Di sisi lain, kawasan timur memiliki potensi besar sebagai pusat perkebunan kopi, kakao, dan sawit. Dengan adanya provinsi baru, pengelolaan potensi ini bisa lebih cepat tanpa menunggu keputusan dari Padang.

Selain ekonomi, identitas budaya juga menjadi pendorong kuat. Minangkabau dengan adat matrilinealnya, rumah gadang, seni randai, dan rendang sudah mendunia. Sementara itu, budaya maritim Mentawai yang unik bisa lebih terangkat jika memiliki provinsi sendiri.

Tantangan Administrasi dan Politik

Di balik harapan besar, pemekaran juga menghadapi tantangan berat. Pembentukan provinsi baru memerlukan biaya besar untuk membangun kantor pemerintahan, membentuk struktur birokrasi, hingga membagi aset dengan provinsi induk.

Selain itu, persetujuan dari pemerintah pusat dan DPR RI masih menjadi kunci. Moratorium pemekaran yang berlaku membuat langkah ini membutuhkan lobi panjang serta dukungan akademik yang kuat.

Suara Masyarakat dan Harapan Baru

Meski penuh hambatan, suara masyarakat semakin menguat. Tokoh adat, kepala daerah, hingga anggota legislatif asal Sumbar menilai bahwa dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa dan kondisi geografis yang beragam, Sumatera Barat memang layak memiliki lebih dari satu provinsi.

Aspirasi ini bahkan diperkuat dengan kajian dari berbagai kampus dan lembaga penelitian, yang menyebut pemekaran bisa membawa manfaat signifikan jika dikelola dengan tepat.

Namun, tanpa konsensus politik dan kesiapan administrasi, pemekaran bisa saja berhenti sebagai wacana. Bila masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat mampu bersinergi, Sumatera Barat berpeluang mencatat sejarah baru: dari satu provinsi menjadi empat provinsi yang lebih berdaya saing, adil, dan maju.