Kepolisian Daerah Maluku Utara Bentuk Satgas untuk Mengawasi Program Makan Bergizi Gratis
Kepolisian Daerah Maluku Utara telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Maluku Utara.
Program MBG menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan dari aparat kepolisian, khususnya melalui Satgas, diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan transparan. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri kepada seluruh anggota Polri untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menegaskan bahwa dukungan terhadap program MBG akan menjadi fokus utama dalam waktu mendatang. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar program bisa mencapai tujuannya secara efektif dan tidak terjadi penyimpangan.
Salah satu elemen penting dalam pengawasan adalah peran Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Kapolda menyebutkan bahwa Propam harus aktif dalam memantau pelaksanaan program ketahanan pangan serta MBG. Ia juga menilai bahwa hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan program Beyond Trust Presisi Kapolri.
Tantangan dan Strategi Pengawasan
Dalam upaya mengawasi program tersebut, Kapolda mengakui bahwa tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Terutama dalam hal pengawasan disiplin anggota polisi, penanganan keluhan masyarakat, serta keterlibatan Propam dalam mendukung program prioritas.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kapolda meminta personel Propam untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi penyebab pelanggaran oleh anggota. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat budaya kerja positif dan menumbuhkan rasa bangga terhadap institusi kepolisian.
Kombes Pol Indra Pramana, Kabid Propam Polda Maluku Utara, menambahkan bahwa pengawasan MBG sudah menjadi tugas utama bagi aparat kepolisian. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai unsur terkait.
Menurutnya, model pengawasan harus melekat pada semua proses yang terkait dengan ketahanan pangan dan MBG. Saat ini, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Inspektorat Wilayah Daerah (Irwasda) sebagai leading sector dalam pengawasan.
"Kita sedang bekerja sama dengan Irwasda dan SDM untuk membentuk Satgas yang akan mengawasi pelaksanaan program MBG di Maluku Utara," ujar Kombes Pol Indra Pramana.
Kesimpulan
Pembentukan Satgas oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, peran Propam sangat krusial dalam menjaga disiplin dan integritas aparat kepolisian. Dengan memperkuat budaya kerja positif, diharapkan tidak hanya program MBG yang sukses, tetapi juga kinerja aparat kepolisian secara keseluruhan menjadi lebih baik.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!