Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Dawagung Terkait Pengelolaan Dana dan Program BUMDes
Puluhan warga dari Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor desa pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi ini dilakukan karena adanya dugaan kebijakan kepala desa yang dinilai tidak transparan, khususnya terkait pengelolaan anggaran desa serta program-program yang dianggap tidak jelas.
Koordinator aksi, Taryono Aryanto, menjelaskan bahwa tuntutan utama warga dalam aksi kali ini mencakup beberapa isu penting. Salah satunya adalah pemecatan perangkat desa yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bahkan, ada pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait hal tersebut.
Selain itu, warga juga mempertanyakan program ketahanan pangan yang berupa peternakan domba yang dikelola oleh kepala desa. Ada dugaan bahwa domba-domba tersebut telah dijual tanpa ada pembelian kembali. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat setempat.
Masalah Transparansi dalam Pengelolaan BUMDes
Warga juga merasa bahwa kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Dawagung belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka menuntut agar pengelolaan BUMDes lebih transparan dan akuntabel.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Desa Dawagung, Trio Wibowo Budi, menyatakan bahwa program peternakan domba dan jamur sepenuhnya dikelola oleh BUMDes. Ia mengatakan bahwa BUMDes Dawagung baru saja meraih penghargaan dalam hal administrasi. Untuk domba, modal yang digunakan sebesar Rp 250 juta, sementara untuk jamur, program tersebut merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dengan nilai Rp 190 juta.
Penjelasan Lebih Lanjut dari Ketua BUMDes
Ketua BUMDes Dawagung, Cep Ahmad Arifin, memberikan penjelasan detail mengenai pengelolaan domba. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif BUMDes sendiri sebagai bentuk usaha wirausaha, bukan bagian dari program ketahanan pangan. Dari total modal Rp 250 juta, sebesar Rp 126,95 juta digunakan untuk membeli 74 ekor domba, sedangkan sisanya digunakan untuk infrastruktur.
Saat ini, tersisa 48 ekor domba dengan total nilai sebesar Rp 120,35 juta. Sementara itu, sebagian domba telah dijual dengan pendapatan sebesar Rp 19,83 juta. Ada selisih yang terjadi karena beberapa domba mati, termasuk 5 ekor domba dewasa dan beberapa anakan. Keuntungan bersih dari usaha ini hingga Juli 2025 mencapai Rp 4,2 juta.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem nengah, yaitu dengan mendistribusikan anakan domba kepada warga untuk dikelola. Namun, rencana tersebut tertunda karena ternak sedang diserang penyakit mulut dan kuku, sehingga risiko untuk diserahkan ke masyarakat sangat tinggi.
Tuntutan Warga Tetap Berlanjut
Meskipun sudah ada klarifikasi dalam audiensi antara warga dan pihak pemerintah desa, Taryono dan perwakilan warga tetap menuntut adanya transparansi yang lebih baik dan peningkatan kinerja pemerintah desa ke depannya.
Akhirnya, warga membentangkan spanduk bertuliskan “Turunkan....! Kuwu arogan pembohong” tepat di depan pintu masuk kantor Desa Dawagung. Aksi ini menarik perhatian Polres Tasikmalaya Kota yang turun mengawal jalannya aksi dan audiensi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!