Keseimbangan Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Perekonomian Nasional
Dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangan strategisnya mengenai kebijakan fiskal dan moneter yang sedang dijalankan. Dalam penjelasannya, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang terlalu ketat dapat menjadi pedang bermata dua bagi perekonomian nasional.
Purbaya menyoroti bahwa pengendalian inflasi dan menjaga defisit anggaran tetap terkendali memang penting. Namun, ia menegaskan bahwa jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara berlebihan, justru berisiko menekan pertumbuhan ekonomi. “Jika fiskal dibatasi terlalu keras, dan moneter ikut mengetat dengan bunga tinggi, yang terjadi bukan stabilitas, tapi perlambatan. Kita harus jaga keseimbangannya,” ujarnya.
Salah satu aspek yang ditekankan oleh Purbaya adalah dampak dari kebijakan suku bunga tinggi. Kebijakan ini membuat biaya pinjaman naik drastis, sehingga dunia usaha, terutama sektor kecil dan menengah, kesulitan memperluas investasi. Di sisi lain, fiskal yang menahan belanja negara juga mengurangi kesempatan kerja dan memperlambat penyaluran bantuan sosial. Kombinasi keduanya, menurut Purbaya, berpotensi menciptakan stagnasi ekonomi, di mana konsumsi rumah tangga melemah dan investasi tertunda.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman krisis pada tahun 1997 dan 2008 memberikan pelajaran berharga. Saat itu, kebijakan pengetatan berlebihan justru memperparah keterpurukan. Uang beredar menyusut, perbankan menahan likuiditas, sementara masyarakat kehilangan daya beli. “Kita tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Stabilitas memang penting, tapi pertumbuhan adalah nyawa ekonomi,” tegasnya.
Purbaya menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK. Menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Jika fiskal memilih menahan belanja, maka moneter seharusnya memberi ruang likuiditas yang lebih longgar, sehingga sektor riil tetap bergerak. Tanpa keseimbangan tersebut, rakyat yang menanggung akibatnya.
Peringatan Menteri Keuangan itu mendapat perhatian serius dari anggota DPR. Beberapa legislator menilai Purbaya telah menggarisbawahi persoalan mendasar yang kerap luput: stabilitas memang penting, namun tanpa ruang untuk tumbuh, stabilitas itu sendiri akan rapuh. Mereka menegaskan perlunya pemerintah meninjau ulang strategi agar tidak terjebak dalam kebijakan yang justru memperlambat ekonomi.
Rapat paripurna itu akhirnya ditutup dengan catatan penting: disiplin fiskal dan moneter harus dijalankan dengan keseimbangan. Seperti yang ditegaskan Purbaya, kebijakan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi rakyat untuk maju, melainkan harus menjadi jembatan menuju pertumbuhan yang inklusif. Hal ini menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!