Strategi Pemerintah Kota Balikpapan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu fokus utamanya adalah diversifikasi sumber PAD melalui revitalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) dan optimalisasi sektor pajak non-PBB. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keterbatasan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum maksimal dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menyatakan bahwa kontribusi PBB terhadap kas daerah masih jauh dari ekspektasi. Ia menegaskan bahwa PAD tidak hanya berasal dari PBB. “Saya tanya ke Dispenda, tidak begitu maksimal untuk menopang APBD kita, hanya berapa miliar saja,” ujarnya.
Dalam upaya mengoptimalkan PAD, pemerintah kota telah melakukan restrukturisasi manajemen Perusda dengan memangkas jajaran direksi. Tujuannya adalah untuk menempatkan figur-figur yang berintegritas dan kompeten dalam mengelola aset daerah secara profesional. Sebagai konsekuensi logis dari strategi tersebut, beberapa Perusda telah menandatangani kerja sama atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan pemerintah kabupaten/kota lain guna memperluas potensi pendapatan.
Selain itu, pemerintah kota juga mengarahkan perhatian pada sektor pajak yang selama ini belum tergarap optimal. Rahmad menyebutkan bahwa ia menginstruksikan kepada dinas-dinas yang memiliki penghasilan PAD untuk berinovasi, termasuk pajak restoran, pajak parkir, dan pajak perhotelan.
Kendati demikian, Rahmad menegaskan bahwa kesuksesan implementasi strategi ini sangat bergantung pada terciptanya iklim investasi yang kondusif. “Kota ini harus aman dan kondusif sehingga para pelaku usaha merasa nyaman dan pendatang juga betah tinggal di Balikpapan,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa sejalan dengan komitmen menciptakan kemudahan berusaha, pemerintah kota menerapkan pendekatan zero tolerance terhadap praktik-praktik birokratis yang mempersulit dunia usaha, khususnya dalam hal perizinan.
Keputusan strategis ini tidak terlepas dari dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait polemik kenaikan PBB di berbagai daerah. Sebelumnya, pemerintah Balikpapan telah menunda penyesuaian tarif PBB P2 menyusul arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran tertanggal 14 Agustus yang menginstruksikan kepala daerah mengambil langkah antisipatif.
Menindaklanjuti arah dari pusat tersebut, pemerintah kota bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi untuk mengkaji situasi spesifik Balikpapan dan merumuskan respons yang tepat sasaran. Rahmad menuturkan masyarakat tidak perlu khawatir. “Kami di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan akan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak mungkin berniat memberatkan warga,” pungkasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!