Tim Ahli Cagar Budaya Melakukan Verifikasi di Makam Syekh Burhanuddin
Pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, turut serta dalam kunjungan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Pusat untuk melakukan kajian mendalam terkait rencana penetapan Makam Syekh Burhanuddin sebagai Cagar Budaya Nasional. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi yang diperlukan sebelum keputusan akhir diambil.
Tim TACB yang dipimpin oleh Helmi langsung mengunjungi lokasi makam tersebut. Mereka melakukan peninjauan langsung untuk memastikan bahwa makam ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Sumatera Barat memenuhi kriteria sebagai objek cagar budaya. Helmi menjelaskan bahwa hasil verifikasi lapangan akan menjadi bahan diskusi dalam rapat penetapan Cagar Budaya Nasional yang akan digelar di Bukittinggi pada hari Kamis, 21 Agustus 2025.
“Hari ini kita lakukan verifikasi lapangan. Selanjutnya, hasilnya akan diuji dalam rapat pembahasan besok di Bukittinggi,” ujar Helmi.
Kehadiran Wakil Bupati Rahmat Hidayat dalam kegiatan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat. Ia hadir bersama beberapa pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman. Selain itu, ia juga didampingi oleh anggota TACB lokal.
Rahmat Hidayat menyampaikan rasa bangganya atas kunjungan tersebut. Menurutnya, Makam Syekh Burhanuddin sedang dalam proses menuju status Cagar Budaya Nasional. Ia optimis bahwa keputusan ini akan segera diumumkan.
“Insha Allah, kami optimis Makam Syekh Burhanuddin akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional,” kata Rahmat penuh harap.
Selain memiliki nilai sejarah dan religius, menurut Rahmat, makam ini juga memiliki kontribusi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Padang Pariaman. Tradisi Basapa, yang sering diadakan di tempat ini, tidak hanya menjadi bentuk ibadah tetapi juga memiliki nilai budaya dan potensi ekonomi yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
“Tradisi Basapa mengandung nilai ibadah, budaya, sekaligus potensi ekonomi yang harus terus kita kembangkan,” tambahnya.
Proses Penetapan Cagar Budaya Nasional
Penetapan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Prosesnya dimulai dari inventarisasi dan registrasi objek yang diduga memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Objek yang terdaftar disebut Benda Diduga Cagar Budaya (BDCB).
Setelah objek tercatat sebagai BDCB, Tim Ahli Cagar Budaya melakukan kajian mendalam untuk menentukan apakah objek tersebut layak ditetapkan sebagai cagar budaya. Hasil kajian ini kemudian disampaikan kepada pihak berwenang sesuai tingkatannya, seperti bupati/wali kota, gubernur, atau menteri.
Untuk objek yang dinilai memiliki nilai penting lintas provinsi maupun nasional, penetapan dilakukan oleh Menteri Kebudayaan melalui Surat Keputusan (SK) Cagar Budaya Nasional.
Setelah ditetapkan, cagar budaya akan dikelola dengan langkah-langkah perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang bertujuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam objek tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!