Kaltim Dominasi Peta Keuangan Daerah di Pulau Kalimantan
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi provinsi dengan alokasi Dana Transfer Umum (DTU) terbesar dalam Tahun Anggaran 2025 di Pulau Kalimantan. Berdasarkan data Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, Kaltim menerima DTU sebesar Rp7,14 triliun. Mayoritas dari angka ini berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp6,07 triliun.
Angka tersebut hampir dua kali lipat dari provinsi tetangga, menunjukkan bahwa Kaltim memang menjadi pusat sumber daya di tanah Borneo. Dengan sumber pendapatan yang besar, Kaltim memiliki posisi yang kuat dalam penguasaan fiskal daerah dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan.
Di sisi lain, provinsi-provinsi lain seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara lebih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk Kalimantan Barat, DTU yang diterima mencapai Rp2,29 triliun, dengan DAU sebesar Rp2,01 triliun yang jauh lebih besar dibandingkan DBH-nya. Sementara itu, Kalimantan Utara menerima DTU terendah di antara provinsi lain, yaitu sebesar Rp1,74 triliun, dengan DAU sebagai tulang punggung utama fiskalnya sebesar Rp1,18 triliun.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga menunjukkan kemampuan fiskal yang baik. Masing-masing menerima DTU sebesar Rp4,06 triliun dan Rp3,74 triliun. Kedua provinsi ini memiliki proporsi DBH yang lebih tinggi dibandingkan DAU mereka.
Kabupaten-Kabupaten dengan DTU Terbanyak
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Kartanegara mendominasi sebagai peraih DTU terbanyak dengan total Rp6,38 triliun. Dari jumlah tersebut, DBH sebesar Rp5,75 triliun menjadi andalan utama. Kontribusi dari sektor minerba mencapai Rp3,92 triliun, sedangkan migas menyumbang Rp300,7 miliar.
Kabupaten Kutai Timur tidak kalah dengan DTU sebesar Rp5,38 triliun, di mana sektor minerba memberikan kontribusi terbesar sebesar Rp4,02 triliun. Di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara mencatat DTU sebesar Rp2,64 triliun, dengan andalan minerba sebesar Rp1,78 triliun. Sementara itu, Kabupaten Murung Raya meraup DTU sebesar Rp2,19 triliun berkat kontribusi minerba sebesar Rp1,27 triliun.
Di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu dan Tabalong memiliki DTU masing-masing sebesar Rp2,46 triliun dan Rp2,02 triliun. Keduanya mengandalkan sektor minerba dengan kontribusi masing-masing sebesar Rp1,65 triliun dan Rp1,39 triliun.
Perbedaan Pola Pendapatan Daerah
Sebaliknya, beberapa kabupaten di Kalimantan Barat seperti Kapuas Hulu dan Sambas lebih mengandalkan DAU sebagai sumber pendapatan utama. Kapuas Hulu menerima DTU sebesar Rp1,16 triliun, dengan DAU sebesar Rp1,02 triliun. Sementara itu, Sambas menerima DTU sebesar Rp1,15 triliun, di mana DAU mencapai Rp1,11 triliun, jauh melampaui kontribusi DBH.
Selain itu, perkebunan sawit menjadi salah satu sumber utama DBH bagi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Untuk Kalimantan Barat, kontribusi dari sektor perkebunan sawit mencapai Rp23,04 miliar, sedangkan Kalimantan Tengah menerima kontribusi sebesar Rp23,87 miliar dari sektor yang sama.
Dengan pola distribusi DTU yang berbeda-beda, setiap provinsi dan kabupaten di Kalimantan memiliki strategi sendiri dalam mengelola sumber pendapatannya. Kaltim tetap menjadi raja sumber daya, sementara provinsi lain harus mengandalkan DAU untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!