Perseteruan antara Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara kembali mengagendakan pertemuan antara Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, dengan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Hamdani Syahputra Adjam. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua kader partai tersebut.
Sebelumnya, kedua pihak diundang oleh DPD Golkar Sumut pada Sabtu, 23 Agustus 2025, untuk membahas konflik yang muncul setelah Erni melaporkan Hamdani ke Polda Sumut atas komentarnya di media sosial. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, menjelaskan bahwa Erni tidak dapat hadir dalam pertemuan pertama karena tugas di DPRD. Ia telah mengirimkan surat penjelasan tentang ketidakhadirannya.
Ilhamsyah menyatakan bahwa DPD Golkar akan mengadakan pertemuan ulang antara Erni dan Hamdani. Menurutnya, keduanya adalah kader partai yang seharusnya saling berkomunikasi dan menyelesaikan masalah secara internal.
Laporan ke Polda Sumut
Laporan Erni ke Polda Sumut bermula dari komentar Hamdani di akun Instagram @hamdanisyahputra131313. Komentar tersebut disampaikan dalam respons terhadap postingan yang menyebutkan kedekatan Erni sebagai Ketua DPRD Sumut dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Hamdani menulis "Tinggal nunggu undangan" serta memberikan tanggapan pada komentar netizen lainnya.
Atas hal tersebut, Erni melaporkan Hamdani ke Polda Sumut menggunakan delik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ia juga menyerahkan bukti-bukti terkait laporan tersebut.
Kronologi Perseteruan
Erni mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pemanggilan dari pihak Polda Sumut terkait laporan yang diajukan. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan pemilihan atau Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut. Erni menekankan bahwa laporan ini dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai pejabat publik.
Kuasa hukum Erni, Agussyah Damanik, menjelaskan bahwa laporan yang diajukan merupakan bentuk perlindungan terhadap nama baik kliennya. Ia menyatakan bahwa dua akun Instagram, yaitu @hamdanisyahputra131313 dan @lala_la2425, dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran hukum melalui unggahan dan komentar yang dinilai merendahkan dan fitnah.
Agussyah menegaskan bahwa hak imunitas anggota dewan hanya berlaku jika pernyataan atau tindakan berkaitan langsung dengan fungsi dan tugasnya sebagai anggota DPR/DPRD. Jika keluar dari konteks tersebut, maka hak imunitas tidak berlaku.
Penjelasan Kuasa Hukum
Agussyah menambahkan bahwa seluruh proses pembuktian unsur pidana terkait unggahan dan komentar tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penyelidik dan penyidik kepolisian. Ia percaya pada mekanisme hukum yang berlaku.
Sebelumnya, viral di media sosial komentar Hamdani yang menyinggung kedekatan Erni dengan Gubernur Bobby Nasution. Ia menyampaikan komentar seperti “ada cieee cieee, cocok serasi, satu binor, dan satu lagi lakor” dalam kolom komentar Instagram @hastaranesia.id pada 10 Agustus 2025 lalu.
Pertemuan antara Erni dan Hamdani akan menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di internal Partai Golkar. DPD Golkar Sumut berharap agar semua pihak bisa saling memahami dan menjaga harmonisasi di dalam partai.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!