Perubahan Kabinet dan Dampaknya terhadap Stabilitas Fiskal
Pergantian anggota Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan mengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi topik utama dalam diskusi publik. Perubahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kestabilan fiskal Indonesia yang selama ini dianggap sebagai keunggulan negara.
Julian Aldrin Pasha, Ketua Institut Demokrasi dan HAM The Habibie Center, menyampaikan bahwa Sri Mulyani dikenal dengan kehati-hatian dan disiplin fiskal yang tinggi. Ia juga memiliki kredibilitas baik di dalam maupun luar negeri. Namun, Julian khawatir bahwa gaya kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa yang lebih berorientasi pada pertumbuhan akan sulit untuk menjaga kestabilan fiskal seperti yang dilakukan oleh Sri Mulyani.
Meski demikian, Julian menilai bahwa reshuffle adalah hal yang wajar dalam kehidupan politik. Namun, ia memperingatkan bahwa perubahan kabinet bisa menjadi pisau bermata dua. Jika pergantian menteri didasarkan pada loyalitas politik daripada integritas dan merit, maka kualitas pengawasan demokrasi bisa terancam, serta kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah pada akuntabilitas bisa melemah.
Didit Ratam, Dewan Pengurus The Habibie Center, menjelaskan bahwa perombakan kabinet ini menjadi ujian bagi kredibilitas ekonomi dan kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, reshuffle ini merupakan respons terhadap demokrasi jalanan yang mencerminkan kegundahan masyarakat.
Raafi Seiff, Direktur Policy+, menilai bahwa perombakan kabinet harus diiringi dengan memperkuat penegakan etika di lembaga eksekutif dan legislatif, serta memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan realitas.
Kepastian Arah Fiskal
Jahen Fachrul Rezki, Wakil Direktur sekaligus Kepala Bidang Makro, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM, meminta adanya kejelasan arah fiskal. Kepastian fiskal ini penting untuk memberikan jaminan kepada pelaku ekonomi menghadapi masa depan.
“Pasar dan publik sedang menunggu sinyal yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal. Tanpa kejelasan yang kredibel, ketidakpastian akan semakin besar, terutama dengan program belanja ambisius yang sudah ada,” jelas Jahen.
Ia menambahkan bahwa saat ini yang penting adalah pemerintah harus mengalokasikan dana ke sektor produktif seperti infrastruktur, pembangunan SDM, dan transisi hijau. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat konsumsi, serta memberi kepastian bagi investor terhadap prospek jangka panjang perekonomian Indonesia.
Langkah yang Perlu Dilakukan
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar seperti disiplin anggaran dan akuntabilitas.
Selain itu, partisipasi masyarakat dan keberlanjutan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan dalam struktur pemerintahan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola negara secara keseluruhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!