Perbankan Dapat Rp 200 Triliun, Dorong Kredit Konsumen

Pemindahan Dana Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah akan memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali aliran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kondisi sistem keuangan nasional saat ini sedang kering, yang berdampak pada perlambatan ekonomi dalam dua tahun terakhir.

Menurut Purbaya, dampak dari situasi ini membuat masyarakat sulit mencari pekerjaan karena kebijakan moneter dan fiskal yang kurang jelas. Ia menilai bahwa Kementerian Keuangan dapat berperan dengan memindahkan sebagian uang yang ada di bank sentral ke sistem perbankan. Saat ini, jumlah dana yang tersimpan di BI mencapai Rp 430 triliun, dan sebanyak Rp 200 triliun akan dipindahkan ke sistem perbankan agar uang tersebut dapat tumbuh dan membantu perekonomian.

Langkah ini juga dibicarakan bersama Deputi Senior BI agar dana tersebut tidak kembali diserap oleh bank sentral, melainkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan. Nantinya, dana pemerintah yang ditempatkan di bank komersial tidak akan dibiarkan mengendap. Menurut Purbaya, bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi karena adanya biaya dari dana tersebut. Mekanisme pasar inilah yang diharapkan bisa memacu penyaluran kredit.

Rapat Perdana dengan Komisi XI DPR

Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan beberapa langkah strategis untuk menstabilkan pasar. Anggota Komisi XI DPR Amin Ak menilai bahwa kemampuan Purbaya menstabilkan pasar yang bergejolak akan terlihat di 100 hari pertamanya sebagai Menteri Keuangan. Salah satu tantangan awal adalah merespons reaksi pasar dan komunitas ekonomi, seperti penurunan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Amin menekankan pentingnya adaptasi cepat serta konsolidasi dengan birokrasi di Kemenkeu. Ia percaya bahwa Purbaya memiliki kapabilitas sebagai Menteri Keuangan, namun perlu segera beradaptasi agar dapat bekerja lebih efisien. Selain itu, ia menyarankan agar Purbaya berbagi beban dengan tiga Wakil Menteri Keuangan untuk menciptakan kader mumpuni dalam mengelola keuangan negara.

Prioritas Pembangunan Ekonomi Nasional

Amin juga menyoroti pentingnya reformasi penerimaan pajak agar beban pajak di masyarakat lebih adil. Ia menantikan langkah tegas dalam reformasi penerimaan pajak, termasuk perluasan basis pajak dan perlindungan bagi masyarakat kelas bawah. Selain itu, Purbaya diminta memprioritaskan proyek yang cepat menyerap tenaga kerja dan memiliki multiplier effect tinggi seperti infrastruktur logistik, perumahan bersubsidi, dan pengolahan pangan.

Purbaya juga menyampaikan kinerja ekonomi stabil selama 10 bulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa perekonomian Indonesia tetap terjaga stabil di tengah ketidakpastian global. Rasio utang yang tergolong rendah dari negara G20 juga menjadi salah satu indikator positif.

Strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perekonomian nasional dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.