Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Berupaya Bantu Warga Terdampak Proyek Jalan Tol
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan komitmen yang nyata dalam merespons aspirasi masyarakat, tidak hanya terkait infrastruktur tetapi juga kehidupan sosial warga yang terkena dampak dari proyek nasional. Hal ini terlihat dari kunjungan pejabat struktural Pemda ke Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, pada Jumat (22/8/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Dalam kunjungan tersebut, para pejabat seperti Kepala Dinas Sosial Puji Sukanto, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan M. Sefri Masdian, serta Camat Penengahan Syaifulloh hadir. Mereka diterima oleh Kepala Desa Sukabaru Abid Yusup dan Ketua Pokmas Desa Sukabaru Suradi. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memberikan bantuan dan mendengarkan keluhan warga yang hidupnya terganggu akibat penggusuran lahan.
Bantuan yang diberikan berupa beberapa karung beras, perlengkapan tidur, dan peralatan mandi. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kepala Dinas Damkar, M. Sefri Masdian, menyampaikan bahwa perhatian ini mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi warga yang terdampak. “Bupati sangat prihatin dengan situasi warga yang lahan jagungnya digusur dan harus menjadi pemulung demi bertahan hidup,” ujarnya.
Suradi, Ketua Pokmas Desa Sukabaru, menjelaskan bahwa Kholili, salah satu warga di Dusun Buring, adalah salah satu dari 56 warga yang lahan tanamannya terkena proyek JTTS sejak 2016 hingga saat ini belum menerima ganti rugi. Ia berharap pemerintah daerah, desa, dan camat dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka langsung ke Bupati. “Kami ingin diundang bertemu Bupati Radityo Egi Pratama untuk audiensi dan memastikan hak kami segera terselesaikan,” jelasnya.
Sefri Masdian menegaskan dukungan Pemda terhadap upaya warga melalui Pokmas. Pemerintah daerah akan mendorong percepatan penyelesaian kasus penggusuran agar warga tidak terkatung-katung. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga Kholili sekaligus menjadi wujud komitmen bupati yang baru enam bulan menjabat.
Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hak warga terdampak proyek JTTS segera terealisasi. Langkah-langkah ini termasuk koordinasi antara OPD, desa, dan camat untuk memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan warga terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.
Warga yang terdampak proyek JTTS diharapkan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pemerintah juga berupaya mempercepat proses penggusuran dan pemberian ganti rugi agar tidak ada warga yang terlalu lama menghadapi kesulitan ekonomi.
Dengan adanya kunjungan dan bantuan yang diberikan, diharapkan dapat menjadi awal dari perbaikan kondisi warga yang terdampak proyek nasional. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa semua warga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!