Pemerintah Diingatkan Jangan Terlalu Bergantung pada Energi Fosil

Kekhawatiran Pemindahan Dana Kas Pemerintah ke Bank Himbara

Sejumlah pengamat ekonomi dan lingkungan mengkhawatirkan bahwa dana kas pemerintah yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke bank-bank milik pemerintah (Himbara) bisa dialirkan ke sektor energi fosil. Mereka berharap Menteri Keuangan dapat membuat perjanjian dan regulasi spesifik bagi perbankan yang menerima suntikan likuiditas tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa tidak bisa hanya diserahkan kepada bank Himbara dalam pembiayaan kas pemerintah. Ia menilai langkah ini berisiko terjadinya aset telantar dan kredit macet. Oleh karena itu, Menkeu perlu membuat perjanjian dan regulasi spesifik, seperti Peraturan Menteri Keuangan, untuk memastikan pengelolaan dana pemerintah sejalan dengan target bauran energi terbarukan 100% dalam sepuluh tahun ke depan.

Pendekatan ESG Diperlukan dalam Penyaluran Dana

Policy Strategist CERAH, Dwi Wulan, menilai pemerintah perlu mengadopsi kerangka environmental, social, governance (ESG) sebagai panduan penyaluran dana tersebut. Kerangka ini akan memastikan arus pembiayaan tidak menyuburkan sektor fosil, tetapi justru mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih resilien, inklusif, dan berkeadilan.

Dwi menjelaskan bahwa dana tambahan harus tepat sasaran ke sektor yang membuka lapangan kerja. Sektor energi terbarukan memiliki potensi besar dalam menciptakan 19,4 juta green jobs dalam sepuluh tahun ke depan. Namun, hingga saat ini, kurang dari 1% porsi penyaluran kredit dari bank Himbara dialirkan ke sektor energi terbarukan.

Dana Rp200 Triliun yang Dipindahkan ke Bank Himbara

Dalam laporan #BersihkanBankmu “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara”, terungkap bahwa lima bank mengucurkan pinjaman hingga US$5,6 miliar atau Rp91,7 triliun ke perusahaan batu bara terbesar di Indonesia selama 2021-2024. Tiga di antaranya adalah bank Himbara, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Bank Mandiri menjadi entitas yang memberikan pinjaman dalam jumlah terbesar dan frekuensi tertinggi, mencapai US$3,2 miliar (Rp52,4 triliun).

Padahal, potensi proyek energi berkelanjutan di Indonesia sangat besar. Dwi menyebut, potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.687 Gigawatt. Akan tetapi, hanya 13 GW atau kurang dari 1% yang dimanfaatkan. Dengan memperkuat porsi pendanaan untuk energi bersih, pembangunan ekonomi melalui industrialisasi bisa didukung secara stabil dan berbiaya kompetitif.

Rincian Penempatan Dana Kas Pemerintah ke Bank Himbara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana penempatan Rp200 triliun kas pemerintah ke bank-bank Himbara mulai hari ini, Jumat (12/9). Setiap bank memiliki porsi angka yang berbeda. Bank Mandiri mendapatkan alokasi Rp55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp25 triliun, dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp55 triliun. Sementara itu, Bank Syariah Negara (BSI) mendapatkan alokasi Rp10 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa tambahan likuiditas tersebut tidak bisa dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Melainkan harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi, seperti penyaluran kredit. "Kita sudah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRBI atau SBN. (Penggunaannya) suka-suka bank, yang penting kan likuiditas masuk ke sistem," kata Purbaya, di Jakarta, pada Kamis (11/9).