Menteri Yassierli Percepat Reformasi Layanan dan Integritas

Kemenaker Percepat Reformasi Setelah Kasus Korupsi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Yassierli, segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi kasus korupsi yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan beserta delapan pegawai lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kementerian yang dipimpinnya.

Yassierli langsung memanggil seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan penataan dan digitalisasi layanan perizinan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan lancar dan proses reformasi dapat dipercepat.

“Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proses reformasi dipercepat,” ujar Yassierli dalam siaran persnya, Selasa (26/8/2025).

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya implementasi pakta integritas yang telah ditandatangani oleh jajaran Kemenaker, termasuk hampir 1.000 Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menjalankan tugas dengan transparansi dan profesionalisme.

Yassierli juga menegaskan kerja sama aktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pendalaman data dan fakta yang sedang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Ia berkomitmen untuk terus mendukung proses penyelidikan agar bisa segera menemukan kebenaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Untuk memperkuat komitmen integritas dan profesionalitas, Yassierli mengumpulkan seluruh koordinator dan subkoordinator di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker K3). Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lini dalam kementerian bekerja sesuai dengan standar etika dan norma yang berlaku.

Ia juga menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat guna mengevaluasi layanan serta memperkuat sistem pengendalian risiko di lingkungan Kemenaker. Tim ini akan menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan akuntabel.

Yassierli menegaskan bahwa dirinya siap melakukan rotasi atau pencopotan pejabat dan staf yang terindikasi bermasalah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik pungutan liar (pungli) maupun pemerasan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membersihkan struktur organisasi dan memastikan bahwa semua pegawai menjalankan tugasnya dengan benar.

“Agenda reformasi struktural akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Antara lain mencakup penataan ulang layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi demi mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Yassierli.

Dengan langkah-langkah ini, Kemenaker berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membangun sistem yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.