Mengungkap Gaji dan Penghasilan Bersih Anggota DPRD DKI

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta Terungkap

Sejumlah masyarakat di Jakarta kini mulai memperhatikan besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Terutama, tunjangan rumah yang dinilai terlalu besar dan perlu dievaluasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapa sebenarnya jumlah penghasilan bersih atau take home pay yang diterima oleh anggota DPRD DKI Jakarta?

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengungkapkan rincian gaji bulanan miliknya melalui situs resmi pribadi, imamahdiah.com. Untuk periode Juni 2025, Ima mencatat penghasilan bersih sebesar Rp 60.433.000. Angka ini juga berlaku untuk Juli 2025, sehingga tidak ada kenaikan gaji pada periode tersebut.

Ima menegaskan bahwa ia telah secara terbuka mempublikasikan penghasilannya sejak awal menjabat. “Saya sudah memublikasikan sejak periode pertama, mulai dari gaji, tunjangan hingga laporan keuangan bulanan sampai sekarang. Masyarakat bisa melihat secara bebas, dan kami bisa mempertanggungjawabkan semuanya secara transparan,” ujar Ima.

Rincian Penghasilan Ima Mahdiah

Berdasarkan slip gaji Juni 2025, total penerimaan Ima sebelum dipotong mencapai Rp 106.505.000. Setelah dikenai potongan, jumlah penghasilan bersih menjadi Rp 60.433.000. Berikut komponen penghasilan yang diterima:

  • Uang Representasi: Rp 2.400.000
  • Tunjangan Keluarga: Rp 240.000
  • Uang Paket: Rp 240.000
  • Tunjangan Jabatan: Rp 3.480.000
  • Tunjangan Beras: Rp 150.000
  • Tunjangan Komisi: Rp 0
  • Tunjangan Badan Musyawarah: Rp 217.500
  • Tunjangan Badan Anggaran: Rp 217.500
  • Tunjangan Badan BAPEMPERDA: Rp 0
  • Tunjangan Badan Kehormatan: Rp 0
  • Jumlah penerimaan yang PPh-nya ditanggung APBD: Rp 6.705.000
  • Tunjangan Perumahan: Rp 78.800.000
  • Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp 21.000.000
  • Tunjangan Transportasi: Rp 0
  • Jumlah penerimaan yang PPh-nya tidak ditanggung APBD: Rp 99.800.000
  • Jumlah Penerimaan: Rp 106.505.000

Potongan yang Dikenakan

Potongan yang dikenakan kepada Ima mencapai Rp 46.072.000. Berikut rinciannya:

  • PPh21 yang dibayarkan APBD: Rp 67.050
  • PPh21 yang tidak dibayarkan APBD: Rp 23.952.000
  • Iuran Wajib 10%: Rp 2.400.000
  • Fraksi: Rp 4.000.000
  • DPD Partai: Rp 0
  • DPP Partai: Rp 4.000.000
  • DPC Partai: Rp 0
  • DPD PDIP: Rp 0
  • DPP PDIP: Rp 0
  • Lainnya: Rp 0
  • BIM TEK: Rp 11.653.000
  • Jumlah Potongan: Rp 46.072.000

Setelah potongan, Ima menerima penghasilan bersih sebesar Rp 60.433.000.

Transparansi dan Penggunaan Dana

Ima menekankan bahwa gaji yang diterima anggota DPRD DKI tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagian besar dialokasikan kembali ke masyarakat dalam bentuk advokasi, penyerapan aspirasi, serta program pelayanan publik. Menurut Ima, keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara transparan.

Evaluasi Gaji DPRD DKI Jakarta

Isu evaluasi besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mulai ramai dibicarakan. Ima menyatakan bahwa isu ini akan dibahas dalam rapat anggaran mendatang. Hasil pembahasan selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, audit berkala dijadwalkan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.