Aksi Mahasiswa GMNI di Sukabumi Tuntut Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Puluhan mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi pada Jumat, 12 September 2025. Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi menuntut agar pemerintah setempat mengevaluasi beberapa kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Salah satu isu utama yang disampaikan oleh para mahasiswa adalah Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 tentang Tunjangan DPRD Kota Sukabumi. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan protes terhadap dikeluarkannya perwal tersebut di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami tekanan, termasuk tingginya inflasi dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Massa kini tidak hanya meminta evaluasi terhadap kebijakan tersebut, tetapi juga menuntut pencabutan atau penggantian dengan perwal baru yang lebih pro-rakyat. Adu argumen sempat terjadi ketika Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki akhirnya bersedia menemui massa aksi. Mahasiswa merasa kesal karena Ayep baru mau menemui mereka setelah lima kali aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.
Ayep Zaki bersikukuh bahwa kebijakannya tidak melanggar undang-undang. Namun, massa menilai bahwa anggaran sebesar Rp 6,3 miliar bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, daripada digunakan untuk tunjangan rumah dan transportasi bagi anggota DPRD.
Tuntutan yang Disampaikan Secara Berulang
Ketua DPC GMNI Sukabumi, Aris Gunawan, mengatakan bahwa kelompoknya sudah beberapa kali menyampaikan tuntutan yang sama kepada DPRD Kota Sukabumi. Lima kali aksi unjuk rasa dilakukan di tempat yang sama dengan tuntutan yang sama, yaitu terkait Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP), rangkap jabatan seseorang di beberapa posisi strategis, serta tunjangan DPRD.
Menurut Aris, baru kali ini Wali Kota berani menemui massa setelah lima kali aksi. Ia juga menyampaikan bahwa DPRD telah menyetujui rencana untuk mengadakan pertemuan khusus dan memanggil yang bersangkutan terkait TKPP dan rangkap jabatan. Demikian pula dengan tuntutan mengenai tunjangan perumahan dan transportasi.
Aris menjelaskan bahwa DPRD sudah siap menindaklanjuti tuntutan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa langkah selanjutnya bergantung pada sikap dan pendengaran Wali Kota terhadap aspirasi mahasiswa. Meski sempat terjadi adu argumen, Wali Kota tetap mempertahankan pendiriannya, sementara mahasiswa tetap memegang argumen dan tuntutan yang disampaikan.
Tanggapan dari DPRD dan Pemkot
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari mengaku sudah mendengar soal tuntutan-tuntutan mahasiswa. Menurutnya, masalah tunjangan sudah menjadi isu nasional dan akan berdampak pada daerah. Ia juga mengatakan bahwa sudah membahas evaluasi tunjangan dengan Pemkot Sukabumi.
Rojab menambahkan bahwa mengenai TKPP dan rangkap jabatan, pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait. Mereka akan bertanya mengenai dasar hukum dan urgensi dari kebijakan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa semua tuntutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Wali Kota Sukabumi
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan pihaknya sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan pemerintah. Ia menyatakan bahwa tuntutan yang berkaitan dengan eksekutif dapat segera dievaluasi dengan jajarannya. Namun, jika berkaitan dengan tunjangan DPRD, hal tersebut harus dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!