Krisis BBM, Shell Minta Bantuan Kementerian ESDM untuk Impor

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Masalah Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

Masyarakat Indonesia kini menghadapi tantangan dalam mendapatkan BBM jenis non subsidi. Kondisi ini terutama dirasakan oleh pengguna SPBU swasta, termasuk Shell Indonesia. Fenomena kelangkaan ini telah berlangsung selama dua bulan terakhir, meskipun harga BBM dari Shell lebih mahal dibandingkan Pertamina. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari masyarakat luas.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan bahwa kelangkaan BBM masih akan berlangsung dengan waktu yang belum dapat dipastikan. Ia menjelaskan bahwa produk BBM seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang diterima pada Senin (15/9).

Meski demikian, Shell tetap berkomitmen untuk melayani pelanggan. Perusahaan menegaskan bahwa mereka akan terus menjual produk BBM seperti Shell V-Power Diesel serta layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. Shell Indonesia berupaya memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU-nya.

Selain itu, Shell juga berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelangsungan pasokan BBM. Mereka terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar ketersediaan BBM di jaringan SPBU Shell tetap terjaga.

Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Kelangkaan BBM

Di sisi lain, Kementerian ESDM membuka kemungkinan impor BBM oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi masalah kelangkaan yang dialami SPBU swasta. Opsi ini muncul setelah adanya dorongan dari pemerintah agar SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa impor akan dilakukan jika stok BBM di kilang Pertamina kurang. Pihaknya sedang meminta data volume yang dibutuhkan oleh SPBU swasta untuk diberikan kepada Pertamina.

"Kita tugaskan Pertamina satu pintu. Kita minta datanya (ke SPBU swasta). Begitu dapat data, kita kasih tau Pertamina nya. Kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan nih pak, kami harus impor tambahan," ujar Laode saat berada di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

Namun, hingga saat ini, SPBU swasta belum menyepakati opsi pembelian BBM dari Pertamina. Hal ini berkaitan dengan spesifikasi zat adiktif yang berbeda antara BBM yang disediakan oleh Pertamina dan kebutuhan SPBU swasta.

Tantangan dan Solusi yang Diperlukan

Masalah kelangkaan BBM di SPBU swasta menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi dan pasokan BBM non subsidi. Meskipun pihak-pihak terkait berupaya mencari solusi, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesesuaian spesifikasi BBM antara Pertamina dan SPBU swasta.

Pemerintah dan perusahaan seperti Shell terus berupaya untuk memastikan ketersediaan BBM yang cukup bagi masyarakat. Namun, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan agar tidak terjadi lagi kelangkaan yang mengganggu kebutuhan masyarakat.

Dengan peningkatan komunikasi dan kerja sama, diharapkan kondisi kelangkaan BBM dapat segera teratasi. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih transparan dan efisien dalam pengelolaan BBM non subsidi agar masyarakat dapat tetap mendapatkan akses yang layak.