Kemenko PM Gelar Uji Publik Program Berdaya Berusaha di Bandung
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengadakan acara Uji Publik program 'Berdaya Berusaha' di Bandung Creative Hub, pada hari Senin (25/8). Acara ini menjadi langkah awal pemerintah dalam merancang kebijakan pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dengan melibatkan pelaku usaha, akademisi, serta komunitas.
Uji publik tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi ruang bagi praktisi di lapangan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap desain program tersebut. Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan program bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pendekatan baru ini menandai pergeseran cara kerja pemerintah. Menurutnya, partisipasi publik harus bermakna dan dimulai sejak awal proses perancangan, bukan hanya ketika dokumen sudah final. Hal ini mencerminkan semangat pemerintahan kolaboratif yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar.
Sebanyak puluhan CEO, akademisi, komunitas, serta perwakilan pemerintah daerah hadir dalam forum tersebut. Diskusi dibagi dalam beberapa sesi breakout yang berdasarkan subsektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya, hingga game. Setiap sesi memfokuskan pada isu-isu spesifik yang relevan dengan masing-masing bidang.
Leontinus menambahkan bahwa pola kerja kolaboratif ini membawa semangat dunia swasta ke dalam birokrasi. Di sektor swasta, praktisi terbiasa mendengar suara konsumen. Sementara itu, dalam pemerintahan, konsumen utamanya adalah publik. Dengan demikian, partisipasi aktif dari berbagai pihak akan memastikan bahwa program dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Program 'Berdaya Berusaha' dirancang untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku ekonomi kreatif melalui solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fokus intervensinya mencakup enam aspek utama, yaitu:
- Akses bahan baku
- Optimalisasi produksi
- Kemudahan pembiayaan
- Strategi pemasaran
- Pemahaman tata niaga global
- Fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Pemilihan Bandung sebagai lokasi uji publik dinilai tepat karena kota ini dikenal sebagai pusat kreativitas. Masukan dari praktisi di Bandung, mulai dari komunitas kreatif hingga CEO startup, akan menjadi fondasi menyempurnakan program sebelum diluncurkan secara nasional.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah berharap program tidak lagi lahir dari menara gading, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Melalui partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan program 'Berdaya Berusaha' dapat menjadi salah satu inisiatif penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!