Kasus Ijazah Palsu Jokowi: 99 Orang Diperiksa

Proses Penyidikan Kasus Ijazah Jokowi Terus Berjalan

Kasus tudingan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), masih menjadi perhatian publik. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 99 saksi dalam penyelidikan ini. Selain itu, jumlah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik juga mencapai 600 dokumen. Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung di laboratorium forensik (labfor) untuk mengecek keabsahan dokumen-dokumen tersebut.

Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyampaikan bahwa perkembangan terbaru dalam kasus ini sudah diterima oleh pihak Jokowi. Menurutnya, jumlah saksi yang diperiksa hingga dua minggu lalu mencapai 99 orang dan proses pemeriksaan masih berjalan. "Masih ada saksi yang meringankan, jadi kami terus berjalan," ujarnya dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (26/8/2025).

Rivai menilai bahwa banyaknya saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik didasari atas sikap Polri yang berusaha bersikap hati-hati dan profesional dalam menangani kasus ini. "Saya pikir teman-teman polisi mencoba bersikap hati-hati, profesional, dan komprehensif," katanya.

Menurut Rivai, semua dokumen yang relevan seperti skripsi dan lembar pengesahan ijazah Jokowi telah diuji dengan membandingkan dengan fakultas lain. Bahkan, beberapa dokumen yang disita oleh pihak UGM juga ikut diproses. "Pak Roy pernah mengeluh ketika datang ke UGM karena banyak dokumen yang sudah disita," tambahnya.

Selain itu, Rivai menekankan bahwa proses penyidikan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bukan hanya kepada pelapor. Dengan begitu, kini sudah ada puluhan saksi dan ratusan bukti yang dikumpulkan dan sedang diproses di labfor. "Polisi harus mempertanggungjawabkan ini di muka publik, bukan hanya pelapor. Bahwa mereka bekerja secara komprehensif dan profesional," ujarnya.

Dalam proses penanganan kasus ini, waktu pemeriksaan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sebelumnya. Rivai menjelaskan bahwa sebelumnya, labfor di Mabes Polri hanya menguji sekitar 20 dokumen, sehingga hasilnya bisa lebih cepat keluar. Namun, kini jumlah dokumen yang diperiksa jauh lebih besar, sehingga memerlukan kerja ekstra dari tim labfor.

Meski prosesnya memakan waktu, Rivai meyakini bahwa semua bukti yang diuji oleh penyidik nantinya akan dibuka ke hadapan publik. "Sekarang mungkin agak lama, karena beda kalau kemarin di Mabes Polri hanya sekitar 20 dokumen yang dibandingkan. Kalau sekarang cukup banyak ya, jadi tim labfor harus bekerja lebih ekstra," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa ada bukti-bukti penting seperti salinan pembayaran 35 tahun lalu, KHS, KRS, hingga SK Kemendikbud pengangkatan Pak Soemitro saat menjadi Dekan. "Saya yakin semua akan dibuka," tegas Rivai.

UGM Memberikan Penjelasan Terkait Dokumen Ijazah Jokowi

Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan klarifikasi melalui sebuah podcast bertajuk #UGMMENJAWAB Ijazah Joko Widodo. Dalam podcast tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, menegaskan bahwa dokumen ijazah Jokowi hanya dicetak satu kali. Menurutnya, pihak kampus hanya memiliki salinan sejak awal. Namun, salinan ijazah Jokowi beserta berkas-berkas terkait lainnya saat ini sudah berada di kepolisian untuk kepentingan penyelidikan.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, juga memberikan pernyataan langsung mengenai polemik ijazah Jokowi. Dalam tayangan PERNYATAAN REKTOR UGM TERKAIT IJAZAH JOKO WIDODO di kanal YouTube UGM, ia menyampaikan beberapa poin penting:

• UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM bernama Joko Widodo.
• Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apa pun dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut.
• UGM telah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada.
• UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM, termasuk tahap penerimaan, proses kuliah, KKN, hingga wisuda.
• Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985, dan UGM telah memberikan ijazah sesuai ketentuan pada tanggal 19 November 1985.
• Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik serta melindungi data pribadi. Hal ini berlaku untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni.
• UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen.
• Hingga saat ini, UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik.
• Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan.
• Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum.
• UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah sesuai ketentuan.