Jangan Terkejut! Gaji DPR Sama dengan 42 Gaji UMP Jakarta, 105 UMK Banjarnegara

Gaji dan Tunjangan Anggota DPR yang Menarik Perhatian

Gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menarik perhatian masyarakat luas. Dengan total penghasilan yang mencapai lebih dari Rp 230 juta per bulan, anggota DPR mendapatkan fasilitas yang sangat tinggi dibandingkan pendapatan rata-rata masyarakat. Hal ini memicu berbagai diskusi mengenai keseimbangan antara fungsi konstitusional DPR dan kemewahan personal.

Perbandingan dengan Upah Minimum Provinsi

Jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta, yang terbesar dalam daftar UMP 2025 sebesar Rp 5.396.761 per bulan, gaji anggota DPR bisa digunakan untuk membayar sekitar 42 buruh sesuai UMP tersebut. Sementara itu, jika dibandingkan dengan pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah yang memiliki UMP terendah sebesar Rp 2,17 juta per bulan, penghasilan anggota DPR mencapai 105 kali lipat.

Komposisi Penghasilan Anggota DPR

Penghasilan anggota DPR terdiri dari berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan biaya perjalanan dinas. Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), setiap anggota DPR berpotensi menerima pendapatan hingga Rp 230 juta per bulan. Pendapatan ini berasal dari gaji dan berbagai tunjangan yang diberikan oleh pemerintah.

Struktur Tunjangan Anggota DPR

Berikut beberapa tunjangan yang diterima oleh anggota DPR:

Tunjangan Melekat
Tunjangan istri/suami: Rp 420.000
Tunjangan anak (maksimal 2 anak): Rp 168.000
Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000 (ketua), Rp 15.600.000 (wakil ketua), Rp 9.700.000 (anggota)
Tunjangan beras: Rp 12.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 1.729.000 – Rp 2.699.813
Tunjangan Lain
Tunjangan kehormatan: Rp 6.690.000 (ketua), Rp 6.450.000 (wakil ketua), Rp 5.580.000 (anggota)
Tunjangan komunikasi: Rp 16.468.000 (ketua), Rp 16.009.000 (wakil ketua), Rp 15.554.000 (anggota)
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 5.250.000 (ketua), Rp 4.500.000 (wakil ketua), Rp 3.750.000 (anggota)
Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
Asisten anggota: Rp 2.250.000
Tunjangan perumahan: Rp 50.000.000
Fasilitas kredit mobil: Rp 70.000.000 per periode
Biaya Perjalanan
Uang harian daerah tingkat I: Rp 5.000.000
Uang harian daerah tingkat II: Rp 4.000.000
Uang representasi daerah tingkat I: Rp 4.000.000
Uang representasi daerah tingkat II: Rp 3.000.000

Penjelasan Mengenai Tunjangan Perumahan

Tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR merupakan salah satu yang menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa penghitungan tunjangan ini berasal dari Kementerian Keuangan. Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa tunjangan perumahan masih dibutuhkan karena banyak anggota DPR berasal dari luar Jakarta dan membutuhkan tempat tinggal untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara.