Ini Isi Percakapan Dedi Mulyadi dengan Pengusaha Bus dan PHRI Jabar

Permasalahan Pendidikan dan Dampaknya pada Sektor Pariwisata

Beberapa waktu lalu, terjadi sebuah pertemuan yang cukup menarik perhatian masyarakat antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan para pelaku usaha transportasi dan perhotelan. Pertemuan ini sempat terekam dalam video yang diunggah ke YouTube dan menjadi topik diskusi hangat di kalangan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha menyampaikan keluhan mereka mengenai dampak dari kebijakan larangan study tour dan outing class sekolah terhadap bisnis mereka. Mereka merasa bahwa kebijakan ini memberikan tekanan berat terhadap sektor pariwisata dan jasa transportasi.

Keluhan Pengusaha Transportasi

Perwakilan dari Organda hingga asosiasi pengusaha bus pariwisata menyampaikan kondisi sulit yang mereka hadapi. Salah satu isu utama adalah kenaikan pajak kendaraan yang mencapai 100 persen. Hal ini semakin memberatkan para pengusaha transportasi, apalagi di tengah turunnya permintaan akibat larangan kegiatan wisata sekolah.

“Betul-betul kami masyarakat transportasi sedang dalam keadaan repot sekali, Pak. Pajak naik, cicilan juga harus dibayar. Padahal anggota kami ada ratusan pengusaha, khusus pariwisata saja sudah 360,” ujar salah satu perwakilan Organda.

Para pelaku usaha meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang kebijakan yang dinilai membuat bisnis transportasi pariwisata semakin tertekan. Mereka berharap adanya solusi yang dapat membantu mengurangi beban yang mereka alami.

Keluhan dari PHRI Jawa Barat

Nada serupa datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat. Dodi Ahmad, perwakilan organisasi tersebut, mengungkapkan bahwa okupansi hotel menurun drastis setelah aturan efisiensi dan pembatasan kegiatan sekolah diberlakukan.

“Dulu rata-rata okupansi hotel di Bandung bisa mencapai 85 persen. Sekarang turun hingga 41 persen. Segmen hotel bintang 3 dan 4 yang paling terpukul, sementara hotel bintang 5 relatif lebih stabil karena pasarnya berbeda,” kata Dodi.

Ia menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan suara dari para pengusaha hotel kecil hingga menengah yang merasakan langsung imbas kebijakan tersebut. Mereka merasa bahwa kebijakan ini tidak hanya memberi dampak negatif pada bisnis mereka, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan usaha mereka.

Tanggapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Menanggapi keluhan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa keputusan melarang penjualan seragam, LKS, hingga kegiatan outing class di sekolah merupakan bagian dari prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

“Saya ingin sekolah terbebas dari kepentingan material. Kepala sekolah jangan mencari keuntungan dari seragam atau studi tour, tetapi fokus mendidik anak-anak agar menjadi orang hebat,” ucap pria yang akrab disapa KDM.

Menurut Dedi, langkah ini memang membawa konsekuensi bagi sektor pariwisata, namun ia menilai kebijakan tersebut adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih murni.

“Kalau ada kebijakan yang merugikan, biasanya muncul demonstrasi. Tapi kalau kebijakan menguntungkan, orang diam. Jadi saya harus melihat kepentingan 54 juta rakyat, bukan satu kelompok saja,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi memandang kebijakan ini sebagai langkah penting meskipun memiliki dampak negatif pada sektor tertentu. Ia berharap masyarakat dapat memahami tujuan dari kebijakan ini, meskipun masih ada pro dan kontra di kalangan pelaku usaha.