Presiden Prabowo Memanggil Menteri ESDM Bahas Isu Transisi Energi dan Negosiasi Freeport
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Topik utama yang dibahas adalah isu transisi energi serta perkembangan negosiasi dengan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah awalnya menyetujui penambahan pembelian saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen. Namun, dalam negosiasi terbaru, ada potensi peningkatan nilai dari penambahan saham tersebut. Ia menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses komunikasi untuk percepatan penyelesaian kesepakatan. Jika semua sudah selesai, maka Freeport akan dipertimbangkan untuk melanjutkan kontrak kerja sama.
"Awalnya kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insya Allah, Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan dari pada kontrak," ujarnya kepada para jurnalis di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Selain fokus pada pembelian saham Freeport, pertemuan ini juga membahas percepatan program transisi energi nasional. Salah satu proyek utama yang ditekankan adalah pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Bahlil menyatakan bahwa pemerintah berencana membangun instalasi panel surya yang mampu menghasilkan daya sebesar 1 hingga 1,5 gigawatt per desa.
"Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu satu sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis," kata Bahlil kepada awak media.
Kolaborasi dengan Investor Asing dan Pengusaha Nasional
Dalam upaya mencapai target besar tersebut, pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk turut berpartisipasi. Hal ini dilakukan karena kapasitas industri dalam negeri masih terbatas. Menurut Bahlil, kapasitas produksi panel surya di Indonesia hanya sekitar 5 gigawatt per tahun.
"Karena soal panel 100 gigawatt itu kan cukup besar, sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah oleh karena itu, pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk di dalamnya adalah PLN," ujar Bahlil.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara pengusaha nasional, BUMN, dan pihak internasional. Tujuannya adalah memastikan proyek transisi energi dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Dengan adanya keterlibatan investor asing, diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun lingkungan.
Tantangan dan Peluang di Tengah Perubahan Energi
Meski memiliki potensi besar, proyek energi terbarukan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari ketersediaan infrastruktur, regulasi yang belum sepenuhnya matang, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Namun, pemerintah tetap optimis bahwa dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, target transisi energi dapat tercapai.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan terus mempercepat proses pengambilan keputusan terkait investasi dan kerja sama dengan mitra strategis. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan proyek energi terbarukan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa mendatang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!