Pemerintah Targetkan 3,5 Juta Lapangan Kerja pada Tahun 2025
Pemerintah telah menetapkan target penciptaan sebanyak 3,5 juta lapangan kerja pada tahun 2025. Hal ini dilakukan melalui delapan program akselerasi ekonomi yang dirancang khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja di berbagai sektor. Program-program ini menjadi bagian dari kebijakan ekonomi yang disusun secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama dari program ini adalah pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, termasuk pelaku usaha kecil hingga pekerja informal. Dengan demikian, pemerintah berupaya menciptakan peluang kerja yang lebih merata dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp12,5 triliun akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Ia menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
"Program ini terdiri atas delapan inisiatif utama untuk tahun 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program unggulan yang khusus dirancang untuk penyerapan tenaga kerja," ujar Airlangga dalam pernyataannya.
Salah satu program prioritas yang dicanangkan adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini ditujukan untuk mahasiswa lulusan baru yang belum bekerja selama setahun setelah kelulusan. Target peserta magang mencapai 20 ribu orang, yang akan menerima insentif setara upah minimum provinsi selama enam bulan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp198 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program perkebunan rakyat dengan target penanaman kembali lahan seluas 870 ribu hektare. Program ini dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, yaitu lebih dari 1,6 juta orang. "Ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penciptaan lapangan kerja tahun depan," tambah Airlangga.
Beberapa program lainnya mencakup penguatan koperasi desa, modernisasi kapal, serta revitalisasi tambak yang akan memberikan dampak positif pada sektor perikanan dan pertanian di daerah-daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja logistik. Target penerima subsidi ini mencapai lebih dari 700 ribu orang.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, pemerintah akan membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas. Tim ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan kementerian terkait. Tujuan utama dari tim ini adalah memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Fokus utama program ini adalah membuka peluang kerja seluas-luasnya, tidak hanya di kota besar, tapi juga hingga ke desa dan sektor informal," ucap Airlangga. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!