Penjelasan Danantara Indonesia Mengenai Status Hukum Thaksin Shinawatra
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia telah memberikan pernyataan terkait status hukum mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Ia saat ini berstatus sebagai penasihat di lembaga tersebut. Sebelumnya, Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Thaksin.
Dalam pernyataannya, Mohamad Al-Arief selaku MD Global Relations and Governance Danantara Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak dalam posisi untuk memberikan tanggapan mengenai isu hukum dan politik di yurisdiksi mana pun.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal di Danantara Indonesia hanya terbatas pada pemberian perspektif terkait dengan substansi yang relevan. Termasuk dalam hal tren ekonomi dan pasar global. Pihak eksternal tidak terlibat dalam pengambilan keputusan oleh lembaga tersebut.
Thaksin ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Danantara Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Maret 2025. Selain Thaksin, ada juga tokoh-tokoh besar lainnya seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, serta F Chapman Taylor.
Riwayat Politik dan Hukum Thaksin Shinawatra
Thaksin memiliki riwayat politik yang dinamis. Ia pernah dikudeta saat memimpin Thailand pada 2006. Putusan terbaru dari Mahkamah Agung Thailand pada Selasa (9/9) menetapkan bahwa Thaksin melanggar hukum dan harus menjalani hukuman penjara.
Sebelumnya, Thaksin dihukum penjara bertahun-tahun karena korupsi. Namun, ia hanya menghabiskan waktu kurang dari sehari di sel penjara karena dipindahkan ke rumah sakit. Setelahnya, raja Thailand meringankan hukumannya menjadi satu tahun. Thaksin menjalani perawatan di rumah sakit selama enam bulan, lalu menerima pembebasan bersyarat dan kembali ke Bangkok.
Namun, putusan Mahkamah Agung pada Selasa (9/9) menyatakan bahwa Thaksin tidak dalam kondisi kritis atau darurat. Meskipun memiliki kondisi medis kronis, ia dianggap dapat dirawat sebagai pasien rawat jalan. Oleh karena itu, rawat inap di rumah sakit yang dijalani Thaksin dianggap ilegal.
"Kasus Lantai 14" dan Kritik Publik
Kasus "lantai 14" di Thailand, yang merujuk pada lantai rumah sakit tempat Thaksin menginap, menarik perhatian publik. Penanganan kasus ini menuai kritik dari banyak warga Thailand, yang mengatakan bahwa orang kaya dan berkuasa seringkali diperlakukan istimewa.
Beberapa waktu lalu, Thaksin terbang dari Thailand ke Dubai menggunakan jet pribadi untuk mencari perawatan medis. Ia kemudian berencana kembali ke Bangkok untuk menghadiri sidang pengadilan. Di pengadilan, Thaksin tampil bersama Paetongtarn, tersenyum, dan menyapa media serta pendukungnya. Ia mengenakan setelan jas dengan dasi kuning, warna yang identik dengan monarki Thailand.
Dinamika Politik di Thailand
Kasus Thaksin terjadi di tengah gejolak politik di Thailand. Putusan pengadilan hari Selasa menjadi pertanda perubahan nasib klan Shinawatra dan Pheu Thai. Selain kasus "lantai 14", Thaksin juga dituduh menghina raja Thailand, namun bulan lalu pengadilan membebaskannya dari tuduhan tersebut.
Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa situasi hukum Thaksin terus berubah, baik secara politik maupun hukum. Hal ini juga memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika di Thailand, khususnya terkait dengan figur-figur penting yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik negara tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!