Polemik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi dan Tuntutan 17+8
Pembicaraan tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini semakin memanas. Sejak dilantik, ia langsung menyentuh isu tuntutan rakyat yang dikenal sebagai 17+8. Menurutnya, aspirasi tersebut tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Ia menilai hanya sebagian kecil yang merasa hidupnya belum terpenuhi.
Purbaya mengatakan bahwa suara mereka berasal dari orang-orang yang merasa terganggu dalam kehidupannya. Ia yakin jika pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, maka tuntutan tersebut akan berkurang. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7 persen, masyarakat akan lebih fokus pada pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik daripada melakukan demonstrasi.
Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya akan berfokus pada target pertumbuhan 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Namun, ia menekankan bahwa target ini bukan sekadar angka, melainkan upaya nyata untuk menciptakan pertumbuhan yang optimal.
Kritik dari Ekonom Achmad Nur Hidayat
Pernyataan Purbaya mendapat kritik tajam dari ekonom Achmad Nur Hidayat. Ia menilai sikap percaya diri yang terlalu tinggi bisa membahayakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Menurut Achmad, keyakinan berlebihan seperti ini bisa dibandingkan dengan sopir yang terlalu percaya diri di jalan licin, padahal risiko kecelakaan justru meningkat.
Achmad menguraikan dua bahaya utama dari pernyataan Purbaya. Pertama, penyederhanaan masalah masyarakat yang kompleks. Menganggap tuntutan 17+8 hanya disebabkan oleh kehidupan yang kurang enak bisa mereduksi makna demokrasi. Kedua, ucapan Purbaya bisa dianggap sebagai sinyal oleh pasar. Jika optimisme tanpa strategi konkret, pasar bisa meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola fiskal.
Ia menekankan bahwa target pertumbuhan 8 persen harus disertai peta jalan yang jelas. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, distribusi hasil pertumbuhan, hingga alokasi belanja negara pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kredibilitas seorang Menteri Keuangan, menurut Achmad, tidak diukur dari retorika, tetapi dari konsistensi eksekusi kebijakan.
Langkah yang Perlu Dilakukan Purbaya
Achmad menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Purbaya. Pertama, menjaga kredibilitas fiskal dengan pengelolaan APBN yang disiplin dan transparan. Kedua, membuka dialog publik karena kritik harus dilihat sebagai masukan, bukan ancaman. Ketiga, menjalankan visi Presiden dengan program nyata melalui belanja produktif, reformasi birokrasi, dan kemudahan investasi.
Selain itu, ia menyarankan agar komunikasi publik dikuatkan agar setiap pernyataan Menkeu menenangkan pasar, bukan menimbulkan kegelisahan. Achmad juga mengingatkan hal-hal yang sebaiknya dihindari, seperti meremehkan suara masyarakat, terjebak dalam retorika tanpa strategi, dan menjadikan rasa percaya diri berlebihan sebagai gaya kepemimpinan.
Dinamika Antara Optimisme dan Kewaspadaan
Perbedaan pandangan antara optimisme pemerintah dan kewaspadaan para pengamat ekonomi menunjukkan adanya jarak. Di satu sisi, pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa target pertumbuhan tinggi akan membawa manfaat luas. Di sisi lain, para ekonom menuntut adanya strategi jelas, peta jalan konkret, dan komunikasi publik yang lebih hati-hati agar pasar tidak kehilangan kepercayaan.
Tuntutan 17+8 yang lahir dari gerakan masyarakat sipil juga menegaskan bahwa sebagian warga menginginkan ruang dialog yang lebih terbuka mengenai isu ketenagakerjaan, upah layak, dan arah kebijakan ekonomi. Dengan demikian, dinamika ini tidak hanya menjadi soal target pertumbuhan angka makro, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan fiskal mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasar.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!