Atasi Hambatan Pendanaan, Kolaborasi Dibutuhkan untuk Transisi Energi Indonesia

Peran Sektor Swasta dalam Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi di Indonesia memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam hal ini, lebih dari 70 persen kebutuhan investasi pembangkit energi bersih harus berasal dari sektor swasta. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD20 miliar, implementasinya masih menghadapi tantangan terkait regulasi, koordinasi lintas lembaga, dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Sampai dengan tahun 2030, Indonesia membutuhkan dana sebesar USD20 miliar hingga USD25 miliar per tahun untuk mendukung transisi energi. Namun, realisasi investasi energi terbarukan masih jauh dari target tersebut, hanya mencapai kisaran USD1 miliar hingga USD2 miliar per tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana dan realisasi.

Urgensi transisi energi semakin terasa seiring dengan dilema besar yang dihadapi Indonesia: menjaga pertumbuhan ekonomi pesat sambil memenuhi komitmen iklim. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, transisi energi bukanlah pilihan antara pertumbuhan atau lingkungan, tetapi tentang bagaimana mengelola keduanya agar saling menguatkan.

Desain Infrastruktur EBT yang Berkelanjutan

Menurut Fabby, infrastruktur energi baru dan terbarukan (EBT) harus dirancang dengan nilai ekonomi yang jelas. Dengan demikian, investasi tidak hanya membantu dekarbonisasi, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Transisi energi ini adalah proses mengelola energi fosil yang bertahap facing out dan EBT yang semakin facing in," ujarnya dalam sesi fireside chat di acara news.aiotrade.appSAFE 2025.

Konteks ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kemampuan merancang kebijakan, investasi, dan regulasi yang mampu menjembatani fase peralihan. Jika dilakukan dengan tepat, transisi energi dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, agar potensi tersebut benar-benar terwujud, ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan menjadi faktor penentu. Saat ini, tantangan utama dalam pendanaan transisi energi bagi sektor swasta adalah skema power purchase agreement (PPA) yang belum cukup menarik, harga listrik energi terbarukan yang belum kompetitif, serta keterbatasan akses pembiayaan hijau di dalam negeri.

Tantangan Regulasi dan Investasi

Dari sisi regulasi, proses perizinan proyek energi terbarukan sering kali dinilai rumit. Aturan pusat dan daerah belum sepenuhnya sinkron, ditambah insentif fiskal maupun non-fiskal yang terbatas. Selain itu, ketidakpastian peta jalan dekarbonisasi membuat investor ragu untuk menanamkan modal jangka panjang.

Dibandingkan dengan negara seperti Vietnam, yang berhasil menarik arus investasi besar-besaran untuk energi surya karena adanya feed-in tariff yang jelas dan stabil, Indonesia masih tertinggal. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, pemberian insentif fiskal yang lebih kompetitif, serta kejelasan peta jalan dekarbonisasi akan menjadi game changer bagi investasi energi terbarukan di Indonesia.

Dimensi Keadilan dan Keamanan Energi

Di luar tantangan finansial dan regulasi, transisi energi juga harus memastikan aspek keadilan. Peralihan dari batu bara berpotensi memengaruhi ratusan ribu pekerja di sektor ini. Tanpa program pelatihan ulang (reskilling) dan perlindungan sosial yang memadai, kelompok pekerja ini bisa menjadi pihak yang paling terdampak.

Dari sisi konsumen, transisi juga harus menjaga keterjangkauan harga energi, khususnya bagi masyarakat rentan. Sementara itu, dari perspektif keamanan energi, mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan LPG menjadi urgensi tersendiri. Pemanfaatan potensi domestik seperti surya, panas bumi, hidro, dan bioenergi bisa memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menurunkan risiko dari gejolak geopolitik global.

Target dan Komitmen Indonesia

Saat ini, bauran energi nasional masih didominasi bahan bakar fosil, dengan porsi energi baru terbarukan baru mencapai 14,68 persen pada 2024, jauh di bawah target 17-20 persen pada 2025. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Pemerintah juga menargetkan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Mencapai semua target ini jelas tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Tanpa keterlibatan aktif sektor swasta, dari sisi pembiayaan, teknologi, hingga eksekusi proyek, transisi energi berkelanjutan akan sulit diwujudkan.

Momentum untuk Ekonomi Hijau

Pada tahun ke-6 penyelenggaraannya, news.aiotrade.appSAFE 2025 mengusung tema Green for Resilience sebagai respons terhadap tantangan krisis iklim dan dinamika global, sekaligus menegaskan pentingnya ekonomi hijau sebagai solusi strategis untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui berbagai rangkaian seperti forum tingkat tinggi, lokakarya, pameran interaktif, dan kolaborasi kreatif antara keberlanjutan dan seni, SAFE menjadi wadah penggerak aksi nyata menuju masa depan ekonomi yang inklusif dan tangguh.