Kritik terhadap Tindakan TNI dalam Kasus Ferry Irwandi
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyampaikan kritik terhadap langkah yang diambil oleh TNI dalam menangani dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi. Menurutnya, banyak isu yang lebih mendesak dan berdampak luas yang seharusnya menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum, bukan fokus pada kasus individu seperti Ferry Irwandi.
Junico menilai bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dilakukan dengan proporsional dan tidak bersifat diskriminatif. "Banyak hal lain yang lebih urgen untuk ditindak," ujarnya saat berkunjung ke Jakarta, Jumat (12/9/2025). Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan urgensi dan dampak suatu kasus sebelum mengambil tindakan hukum.
Dalam konteks ini, Junico menyoroti beberapa kasus yang secara substansi lebih mendesak dan berdampak luas, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian berbasis SARA, peretasan, serta pelanggaran privasi di ruang digital. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijamin oleh konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, ruang digital dianggap sebagai ruang publik yang tidak boleh sepenuhnya diisolasi dari berbagai pandangan dan kritik.
"Dalam negara demokrasi, lembaga negara termasuk institusi pertahanan harus menunjukkan keteladanan dalam menyikapi kritik dan ekspresi warga negara," tambahnya. Junico menilai bahwa sikap TNI dalam kasus ini bisa menjadi contoh bagi institusi lain dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepastian hukum.
Peran Aparat Penegak Hukum yang Strategis
Junico juga menekankan bahwa peran aparat penegak hukum sangat strategis dalam menjaga keseimbangan tersebut. Meskipun tidak membenarkan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun, dia menyerukan adanya proporsionalitas dalam penerapan hukum. "Kami mendorong penggunaan UU ITE secara bijak dan tidak memperlihatkan kesan diskriminatif," katanya.
Sebelumnya, Kepolisian Metro Jaya mengungkapkan bahwa kedatangan Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI, Brigjen JO Sembiring, ke Polda Metro Jaya bertujuan untuk mengkonsultasikan rencana melaporkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, ke penegak hukum. Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menyatakan bahwa tujuan utama dari laporan ini adalah terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi.
"Pencemaran nama baik (terhadap) institusi," ujar Fian. Dalam hal ini, pihak TNI menganggap bahwa pernyataan atau aktivitas Ferry Irwandi telah merusak reputasi institusi mereka. Namun, Junico Siahaan menilai bahwa tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
Perspektif tentang Ruang Digital sebagai Ruang Publik
Junico menekankan bahwa ruang digital adalah bagian dari ruang publik yang harus dihormati. Di sini, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik, asalkan tidak melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, ia meminta agar aparat penegak hukum tidak terlalu cepat mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya.
Selain itu, Junico menilai bahwa kebijakan hukum yang diterapkan harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi lembaga negara, termasuk TNI, untuk menjadi contoh dalam menjaga harmonisasi antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab hukum.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Junico Siahaan menilai bahwa tindakan TNI dalam kasus Ferry Irwandi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Ia menyerukan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam menilai urgensi dan dampak suatu kasus sebelum mengambil langkah hukum. Selain itu, ia menekankan bahwa ruang digital harus dihargai sebagai ruang publik yang melibatkan berbagai perspektif dan pandangan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!