Perkembangan Pemekaran Wilayah di Provinsi Jambi
Provinsi Jambi kini sedang menghadapi fase penting dalam perjalanan pembangunan wilayahnya. Isu pemekaran kembali muncul dengan diajukannya enam calon daerah otonom baru (DOB) ke Kementerian Dalam Negeri. Jika seluruh usulan ini disetujui, jumlah kabupaten dan kota di Jambi akan bertambah dari 11 menjadi 17. Proses ini menunjukkan adanya upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok wilayah.
Enam calon DOB yang diajukan tersebut tersebar di berbagai wilayah Jambi, mulai dari bagian timur hingga barat. Saat ini, seluruh usulan masih dalam tahap kajian administratif dan teknis sebelum dapat resmi berdiri sebagai daerah otonom baru. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memberikan rekomendasi setelah melakukan kajian mendalam terkait potensi wilayah, aspek administratif, hingga dampak lingkungan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, khususnya DPR RI.
Berikut adalah daftar enam calon daerah otonom baru yang diajukan:
- Kabupaten Tabir Raya
- Kabupaten Gunung Masurai
- Kabupaten Kerinci Hilir
- Kabupaten Sungai Bahar
- Kabupaten Merlung Tungkal Ulu
- Kota Muaro Bungo
Pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini, Jambi memiliki 11 kabupaten dan kota, yaitu: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.
Jumlah penduduk di tiap wilayah sangat bervariasi, mulai dari sekitar 99 ribu hingga lebih dari 600 ribu jiwa, dengan luas wilayah dari 169 km² hingga lebih dari 7.500 km². Beberapa daerah, seperti Bungo, Merangin, dan Kerinci, sebelumnya telah mengajukan pemekaran. Dari ketiganya, hanya Kabupaten Bungo yang berhasil mendapatkan rekomendasi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, masuk Prolegnas tidak serta merta membuat pemekaran terealisasi, karena masih ada proses panjang hingga persetujuan akhir.
Dengan demikian, meskipun wacana pemekaran Jambi semakin menguat, realisasi keenam daerah baru tetap membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, diperlukan konsistensi politik serta komitmen dari berbagai pihak, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Proses ini juga membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif agar semua langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.
Pemekaran wilayah bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan. Dengan penambahan daerah otonom baru, harapan besar diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik yang lebih merata. Meski prosesnya panjang dan penuh tantangan, langkah ini dianggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan memastikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh penduduk Jambi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!