Bawaslu Tolitoli Gelar Diskusi Publik Soal Isu Kritis dan Penguatan Pengawasan Pemilu

Diskusi Publik Bawaslu Tolitoli untuk Persiapan Pemilu yang Transparan dan Adil

Bawaslu Kabupaten Tolitoli menggelar diskusi publik bersama berbagai pemangku kepentingan di wilayah tersebut pada Senin (25/8). Acara ini bertujuan menjadi ruang terbuka untuk membahas isu-isu penting terkait sistem kepemiluan, khususnya penguatan kelembagaan pengawasan pemilu menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Diskusi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Ketua Bawaslu Tolitoli, Dr. Fadjar Sadik, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting dalam memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu. Ia menekankan bahwa perubahan sistem pemilu yang terjadi harus direspons dengan adaptasi strategi pengawasan agar pelaksanaan pemilu tetap berjalan secara transparan, adil, dan demokratis.

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah membawa konsekuensi baru. Kita perlu menyiapkan langkah-langkah teknis, termasuk antisipasi potensi pelanggaran, agar demokrasi tetap terjaga di Tolitoli,” ujar Fadjar Sadik dalam sambutannya.

Selain itu, beberapa isu krusial muncul dalam diskusi ini, antara lain tantangan penyelenggaraan pemilu, seperti potensi politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta minimnya literasi politik di tingkat desa. Fadjar menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari semua pihak.

Dalam catatannya, Bawaslu Tolitoli menilai perlunya masukan konkret dari stakeholder mengenai pola pengawasan dan penanganan pelanggaran. Diskusi publik menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga strategi pengawasan bisa lebih tepat sasaran dan efektif.

Perlu Peningkatan Literasi Politik dan Partisipasi Masyarakat

Peserta diskusi juga menyoroti pentingnya memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir praktik curang dalam pemilu sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih yang lebih cerdas.

“Pengawasan berbasis partisipasi masyarakat harus terus diperkuat. Jika masyarakat berani melaporkan dugaan pelanggaran, maka potensi kecurangan dapat ditekan secara signifikan,” tambah Fadjar Sadik.

Dalam diskusi ini, peserta sepakat bahwa partisipasi aktif masyarakat akan menjadi salah satu kunci sukses dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, mereka juga menekankan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam proses pemilu.

Kesepakatan Bersama untuk Kolaborasi yang Lebih Erat

Diskusi publik ini ditutup dengan kesepakatan bersama untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Bawaslu Tolitoli berharap, masukan yang diterima dalam forum ini akan menjadi bekal penting dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah menjelang pemilu mendatang.

Beberapa rekomendasi yang muncul dari diskusi ini mencakup:

• Penyusunan rencana kerja bersama antara Bawaslu dan instansi terkait.
• Peningkatan koordinasi antara aparat keamanan dan lembaga pengawas pemilu.
• Pelibatan lebih banyak masyarakat dalam kegiatan pengawasan.
• Pengembangan program edukasi politik untuk masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Tolitoli berupaya memastikan bahwa pemilu yang akan datang berjalan dengan baik, aman, dan sesuai prinsip demokrasi.