Langkah Baru Pemerintahan Trump terhadap Perusahaan Minyak di Venezuela
Pemerintahan Donald Trump mengambil kebijakan baru yang menahan izin beberapa perusahaan minyak utama non-Amerika Serikat (AS) untuk beroperasi di Venezuela. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Presiden Nicolás Maduro. Salah satu perusahaan asal AS, Chevron Corp, diberi izin untuk tetap berbisnis di negara tersebut, sementara perusahaan-perusahaan dari Spanyol, Italia, Prancis, dan India harus menghentikan atau menunda aktivitasnya.
Penundaan Izin Operasi bagi Perusahaan Minyak Non-AS
Sumber terpercaya mengungkap bahwa administrasi Trump menahan persetujuan bagi perusahaan minyak besar seperti Repsol SA dari Spanyol, Eni SpA dari Italia, Reliance Industries Ltd. dari India, serta Maurel & Prom dari Prancis untuk beroperasi di Venezuela. Keputusan ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam ketidakpastian, karena sebelumnya mereka telah mendapatkan lisensi dari pemerintahan sebelumnya.
“Perusahaan-perusahaan tersebut kini harus menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah AS tentang kelanjutan operasi mereka,” ujar seorang sumber. Langkah ini menunjukkan adanya tekanan baru terhadap Presiden Nicolás Maduro dan sekutu bisnis minyaknya di Amerika Selatan.
Chevron Tetap Diizinkan Beroperasi Meski Ada Sanksi
Departemen Keuangan AS memberikan izin khusus kepada Chevron Corp untuk melanjutkan operasi ekstraksi dan ekspor minyak di Venezuela selama enam bulan ke depan. Lisensi ini dikeluarkan setelah sebelumnya dicabut pada Maret 2025 sebagai bagian dari tekanan terhadap rezim Maduro.
“Chevron menjalankan bisnisnya secara global sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk di Venezuela,” ujar juru bicara Chevron, Bill Turenne. Izin tersebut juga melarang pembayaran langsung kepada pemerintah Maduro, sebagai bentuk pencegahan agar rezim tidak mendapat keuntungan dari penjualan minyak.
Pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa pemberian izin ini tidak dimaksudkan untuk memperkaya pemerintahan Maduro.
Dampak dan Reaksi Perusahaan Minyak Eropa serta India
Pemerintah AS memberikan batas waktu kepada perusahaan Repsol, Eni, dan Maurel & Prom hingga 27 Mei 2025 untuk mengakhiri aktivitas bisnis mereka di Venezuela. Juru bicara Repsol mengatakan bahwa mereka sedang menganalisis keputusan tersebut dan mencari solusi terbaik bagi kepentingan perusahaan.
Eni dan Maurel & Prom juga menyatakan komitmennya untuk patuh terhadap sanksi internasional. Sementara itu, Reliance Industries dari India kehilangan izinnya setelah sebelumnya rutin membeli 70 ribu barel minyak mentah per hari dari Venezuela sejak paruh kedua 2024.
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan kepentingan perusahaan nasional dan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa detail lebih lanjut dari pemerintah AS.
Pengaruh Terhadap Hubungan Internasional
Langkah pemerintahan Trump ini memiliki dampak signifikan terhadap hubungan internasional, terutama dengan negara-negara Eropa dan Asia yang memiliki investasi di sektor energi Venezuela. Dengan menahan izin operasi perusahaan asing, AS semakin memperkuat posisi diplomatiknya dalam upaya mengisolasi rezim Maduro.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi indikasi bahwa pemerintahan Trump akan terus memperketat sanksi terhadap negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Hal ini bisa memicu reaksi dari para mitra dagang AS, terutama yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah Amerika Latin.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintahan Trump terhadap perusahaan minyak di Venezuela menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi pengaruh pemerintahan Maduro. Dengan memberikan izin eksklusif kepada Chevron dan menahan izin perusahaan lain, AS mencoba mengubah dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Namun, langkah ini juga berpotensi memicu ketegangan diplomatis dan merugikan perusahaan asing yang sebelumnya aktif berbisnis di Venezuela.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!