TKD 2026 Dipangkas, Dana Daerah Berau Terancam Turun Rp939 Miliar

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Penurunan Dana Transfer ke Daerah Berau Tahun 2026

Dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Berau, mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026. Diperkirakan, TKD Berau akan turun sebesar Rp 939,92 miliar dibandingkan pagu anggaran di tahun 2025 yang mencapai Rp 3.790,35 miliar. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 24,8 persen, yang menjadi dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur alokasi dana tersebut.

Pada RAPBN 2026, anggaran TKD secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menandai penurunan dari proyeksi TKD tahun 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun. Penurunan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal yang berubah.

Fungsi dan Tujuan Dana Transfer ke Daerah

Dana transfer daerah merupakan komponen penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat daerah.

Perkembangan Dana Transfer ke Daerah dalam Lima Tahun Terakhir

Berdasarkan data, terdapat tren penurunan yang signifikan dalam besaran TKD setiap tahunnya. Berikut perkembangannya:

  • 2021: Rp 785,7 triliun
  • 2022: Rp 816,2 triliun
  • 2023: Rp 881,4 triliun
  • 2024: Rp 863,5 triliun
  • 2025: Rp 864,06 triliun
  • 2026: Diperkirakan Rp 650 triliun

Tren penurunan ini menunjukkan bahwa alokasi dana transfer daerah semakin mengalami pengurangan, terutama di tahun 2026.

Komponen Anggaran TKD 2026

Berikut rincian komponen anggaran TKD 2026:

  • Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 45,1 triliun
  • Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 373,8 triliun
  • Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp 155,5 triliun
  • Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp 13,1 triliun
  • Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 500 miliar
  • Dana Desa: Rp 60,6 triliun
  • Insentif Fiskal: Rp 1,8 triliun

Realisasi Dana Transfer ke Daerah September 2025

Realisasi dana transfer ke daerah hingga bulan September 2025 mencapai sekitar 62,32 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Berikut rincian realisasi per komponen:

  • TRANSFER KE DAERAH
  • Pagu: Rp 3.790,35 miliar
  • Realisasi: Rp 2.362,04 miliar
  • Persen: 62,32%

Dana Bagi Hasil

  • Pagu: Rp 2.987,74 miliar
  • Realisasi: Rp 1.953,91 miliar
  • Persen: 65,40%

Dana Alokasi Umum

  • Pagu: Rp 603,91 miliar
  • Realisasi: Rp 316,13 miliar
  • Persen: 52,35%

Dana Alokasi Khusus

  • Pagu: Rp 152,96 miliar
  • Realisasi: Rp 87,57 miliar
  • Persen: 57,25%

Dana Desa

  • Pagu: Rp 101,53 miliar
  • Realisasi: Rp 63,19 miliar
  • Persen: 62,23%

Realisasi yang tercatat menunjukkan bahwa beberapa komponen seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus masih memiliki prosentase realisasi yang lebih rendah dibandingkan komponen lainnya. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa penyaluran dana belum sepenuhnya optimal.

Proyeksi Dana Transfer ke Daerah Berau Tahun 2026

Berdasarkan penurunan 24,8 persen dari pagu TKD 2025, diperkirakan bahwa TKD Berau tahun 2026 akan berkisar pada angka Rp 939,92 miliar. Namun, angka ini masih bersifat proyektif dan belum ada rincian resmi dari pemerintah pusat mengenai komponen-komponen yang akan dipangkas atau disesuaikan. Pemangkasan ini dapat memengaruhi berbagai program dan kebutuhan pemerintah daerah di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.