Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran
Polemik mengenai keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, semakin memanas. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan penolakan terhadap penggunaan KJA di kawasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Susi di Bandara International Beach Strip Susi Air pada Rabu (13/8/2025).
Sikap Susi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran yang juga mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, serta Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami. Ratusan pelaku wisata dan nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) turut hadir dalam acara tersebut.
Penyebutan Unpad sebagai "Bodoh" Menimbulkan Kontroversi
Selain isu lingkungan, pernyataan Susi Pudjiastuti yang menyebut Universitas Padjadjaran (Unpad) “bodoh” menjadi sorotan utama. Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad, Budi Hermansyah, menyayangkan ucapan tersebut. Ia menilai bahwa penggunaan kata-kata seperti itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi.
Menurut Budi, alumni Unpad sejak 1950-an telah memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, BUMN, politik hingga swasta. Ia juga menyinggung keberadaan Kampus Unpad Pangandaran yang sejak 2016 menjalankan Program Studi Perikanan Laut Tropis.
Budi menegaskan bahwa jika ada perbedaan pendapat, sebaiknya dibantah dengan argumen ilmiah, bukan dengan kata-kata yang kurang pantas. Ia menambahkan bahwa KJA Unpad sejatinya berfungsi sebagai laboratorium lapangan budidaya lobster. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak tertinggal dari Vietnam yang justru membesarkan benih lobster hasil tangkapan dari Indonesia.
Unpad Dorong Dialog Multipihak
Di sisi lain, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad, Yudi Nurul Ihsan, menilai polemik ini sebaiknya diselesaikan melalui diskusi terbuka. Ia mengharapkan adanya dialog yang lebih terbuka. Jika perlu, semua pihak seperti pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM hingga pelaku usaha dapat dilibatkan.
Yudi menekankan bahwa segala bentuk aktivitas di kawasan pesisir harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penolakan tidak seharusnya dilakukan jika kegiatan tersebut membawa manfaat. Ia menilai bahwa jika KJA dianggap bermasalah, sebaiknya dipetakan aspek mana yang menimbulkan persoalan, lalu dicari solusi bersama. Unpad pun terbuka jika perlu menggelar forum diskusi khusus membahas keadilan perikanan di Indonesia.
Yudi meyakini bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengambil sikap bijak dalam menyikapi polemik ini. Ia yakin bahwa KDM akan bijak juga jika melihat semua permasalahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!